Menkeu Serahkan RUU Pusat Finansial Internasional ke DPR

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hari ini menyerahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) kepada Komisi XI DPR RI. Pengajuan itu dilakukan di gedung DPR pada Kamis, 2 Juli 2026, dengan tujuan memperkuat peran Indonesia sebagai pusat keuangan bertaraf internasional dan meningkatkan investasi.

Ringkasan RUU

RUU PFII mengusulkan pembentukan kawasan keuangan internasional yang dirancang sesuai standar global. Rancangan itu mencakup pengaturan kelembagaan, tata kelola, kepastian hukum, dan kebijakan daya saing untuk menarik modal internasional.

Tujuan dan manfaat

Menurut Menkeu, pembentukan PFII bertujuan meningkatkan daya saing Indonesia dalam ekosistem keuangan global. Penyelenggaraan PFII diharapkan menjadi katalis bagi pendalaman pasar keuangan domestik, pengembangan inovasi jasa keuangan, serta peningkatan investasi.

"Pembentukan PFII dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional. PFII diharapkan menjadi katalis bagi pendalaman sektor keuangan nasional, pengembangan inovasi jasa keuangan, dan peningkatan investasi,"

Keberadaan PFII juga dimaksudkan untuk memfasilitasi pembiayaan sektor prioritas dan proyek strategis nasional.

"Pada akhirnya, akan memperkuat kontribusi sektor keuangan pada pertumbuhan ekonomi domestik,"

Rincian usulan dalam RUU

Dalam RUU yang diajukan, pemerintah tidak hanya mengatur pembentukan kelembagaan. Dokumen itu juga memuat kemudahan berusaha, kepastian hukum, serta penerapan prinsip-prinsip hukum komersial internasional dan standar global. Rancangan ini menekankan aspek kepastian hukum sebagai salah satu kunci daya tarik investor.

Alasan dan konteks

Menkeu menyebut banyak pusat keuangan internasional di negara lain berperan penting dalam menarik investasi. Mobilisasi pasar modal global menjadi lebih efisien dan mendorong penciptaan lapangan kerja bernilai tambah. Ia menilai Indonesia memiliki modal kuat untuk mengambil peran lebih besar.

"Indonesia punya modal kuat untuk berperan lebih besar dalam ekosistem keuangan global,"

Menurut Menkeu, modal tersebut antara lain besarnya perekonomian, pasar domestik yang luas, dan posisi geografis yang strategis.

Langkah selanjutnya

Penyampaian RUU kepada Komisi XI DPR membuka proses pembahasan legislatif. Pemerintah berharap pembahasan dapat menghasilkan pengaturan yang menjawab kebutuhan pembangunan ekonomi jangka panjang sambil memperhatikan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Pemerintah berharap pembahasan RUU PFII dapat menghasilkan pengaturan yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Dengan tetap dengan tetap memperhatikan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK),"

Jika disetujui, RUU ini berpotensi mengubah kerangka kebijakan keuangan dan membuka pintu investasi baru yang lebih besar bagi Indonesia.