Komisi VII: RUU Kawasan Industri Harus Jadi Strategi Industrialisasi
Komisi VII DPR mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri agar tidak semata fokus menarik investasi, melainkan menjadi bagian dari strategi industrialisasi nasional. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi VII, Ilham Permana, saat rapat dengar pendapat panitia kerja RUU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.
RUU harus diarahkan untuk industrialisasi
Ilham menyambut upaya pemerintah menyusun regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatur kawasan industri. Namun, ia menilai RUU perlu diarahkan lebih jauh untuk mendukung transformasi industri nasional, bukan hanya percepatan investasi. Menurut dia, kawasan industri harus menjadi instrumen kebijakan yang mengakselerasi industrialisasi nasional.
Kami juga menginginkan bagaimana Undang-Undang Kawasan Industri ini menjadi satu bagian yang tak terpisahkan sebagai implementasi dari strategi besar industrialisasi nasional
Peran kawasan industri dalam hilirisasi dan produktivitas
Ilham menekankan bahwa RUU harus mendukung agenda hilirisasi dan peningkatan produktivitas sektor manufaktur. Kawasan industri, kata dia, tidak cukup hanya menarik modal asing atau fasilitas produksi; regulasi harus memfasilitasi proses penambahan nilai produk melalui pengolahan dan pemanfaatan bahan baku di dalam negeri.
Dengan arah kebijakan yang jelas, kawasan industri diharapkan menjadi pusat bagi pengembangan kegiatan manufaktur bernilai tambah. Hal ini juga berpotensi meningkatkan kemampuan industri lokal untuk berkompetisi di pasar global.
Penguatan rantai pasok nasional sebagai tujuan
Salah satu titik fokus yang ditekankan Ilham adalah penguatan rantai pasok nasional. Menurutnya, tujuan utama pengembangan kawasan industri harus mencakup peningkatan keterkaitan antarpelaku usaha, sehingga rantai pasok dalam negeri lebih kokoh dan berdaya saing.
Bagaimana Undang-Undang Kawasan Industri ini juga bisa menjadi agenda hilirisasi dan peningkatan produktivitas manufaktur yang ada di industri kita
Implikasi kebijakan dan langkah selanjutnya
Permintaan Komisi VII menunjukkan keinginan legislatif agar RUU Kawasan Industri menjadi instrumen lintas-kebijakan. Selain mengatur aspek fiskal dan perizinan, RUU diharapkan mengintegrasikan target hilirisasi, penguatan rantai pasok, dan peningkatan produktivitas.
Proses pembahasan RUU akan dilanjutkan di Panja untuk memformulasikan ketentuan teknis yang mendukung tujuan tersebut. Hasilnya diharapkan memberi arah yang lebih jelas bagi pengembangan kawasan industri yang berkontribusi pada industrialisasi nasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...