Menhub Pastikan Pembenahan Menyeluruh Keselamatan Pelayaran

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan pemerintah melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap keselamatan pelayaran. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026. Pemeriksaan ini dilatarbelakangi oleh empat kecelakaan kapal yang menjadi dasar evaluasi sistem keselamatan.

Tujuan dan cakupan evaluasi

Dudy menegaskan keselamatan harus dijaga sejak kapal bersiap berangkat hingga seluruh penumpang tiba di tujuan. Menurutnya, perhatian terhadap keselamatan tidak boleh muncul setelah kecelakaan terjadi, melainkan harus terjaga sepanjang pelayaran.

"Keselamatan harus dipastikan sejak kapal berangkat, selama pelayaran berlangsung, hingga seluruh penumpang tiba dengan selamat. Keselamatan tidak boleh baru menjadi perhatian setelah kecelakaan terjadi,"

Fokus pemeriksaan teknis dan operasional

Pemeriksaan tidak hanya akan menelaah kelengkapan dokumen administratif. Dudy menyatakan evaluasi bertujuan memastikan efektivitas implementasi sistem keselamatan di atas kapal. Evaluasi itu mencakup proteksi kebakaran, kesiapsiagaan awak kapal, serta kondisi kendaraan dan muatan yang diangkut.

Selain itu, pemeriksaan juga menilai akses ke survival craft dan kemampuan awak merespons kondisi darurat selama pelayaran. Pemerintah ingin memastikan tindakan keselamatan dapat dijalankan, bukan sekadar tercantum pada dokumen.

Pengawasan, audit, dan penegakan hukum

Untuk memperkuat pengawasan, Kemenhub akan meningkatkan audit, inspeksi, ramp check, dan pemeriksaan kelaiklautan kapal. Penegakan hukum juga akan diterapkan terhadap pelanggaran dan temuan dari pemeriksaan kecelakaan kapal.

"Setiap temuan harus ditindaklanjuti. Apabila ditemukan major deficiency, maka keberangkatan harus ditunda, atau kapal tidak boleh berlayar,"

Pernyataan ini menegaskan prinsip keselamatan sebagai prioritas utama di atas pertimbangan operasional semata.

Integrasi data penumpang dan muatan

Untuk memastikan konsistensi data, Dudy mengatakan Kemenhub mendorong integrasi manifest, ticketing, dan proses boarding. Sistem terpadu ini dimaksudkan menjadi single data system agar perubahan data dapat diperbarui dan divalidasi secara real-time.

"Prinsipnya harus tegas, SPB tidak diterbitkan apabila data belum tervalidasi. Dalam keselamatan, lebih baik tidak berangkat, daripada berangkat tetapi tidak selamat sampai tujuan,"

Implikasi ke depan

Langkah evaluasi dan perbaikan ini diharapkan meningkatkan standar keselamatan pelayaran nasional. Pemeriksaan menyeluruh dan integrasi data akan menjadi dasar kebijakan operasional berikutnya. Ke depan, publik dapat mengharapkan prosedur keberangkatan dan kelaiklautan kapal yang lebih ketat demi mengurangi risiko kecelakaan.