BGN Minta Pemda Sidak Dapur MBG, Inspeksi Bisa Jam 2-3 Pagi
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, meminta pemerintah daerah bersama Forkopimda melakukan pengawasan ketat terhadap dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pemeriksaan berkala dan inspeksi mendadak. Instruksi itu disampaikan untuk memastikan kualitas, kebersihan, dan pelaksanaan program sesuai standar. Sudaryono menegaskan sidak bisa dilakukan pada jam tidak biasa, termasuk pukul 02.00–03.00, agar kondisi lapangan terlihat nyata.
Instruksi sidak dan tujuan pengawasan
Sudaryono meminta kepala daerah, bupati, dan gubernur aktif memerintahkan inspeksi dapur MBG di wilayahnya. Tujuannya untuk mengetahui kondisi fisik dapur dan aspek operasional yang tidak tampak lewat laporan rutin.
Ia menekankan pentingnya pemeriksaan langsung agar masalah seperti kebersihan, praktik pelayanan, atau keluhan peserta dapat teridentifikasi lebih cepat.
“Memohon kepada kepala daerah, Bupati dan seluruh Forkopimda, termasuk Gubernur, kami mohon untuk semua dapur di wilayahnya diinspeksi secara berkala. Kalau perlu inspeksinya jam 2 pagi, jam 3 pagi,”
Checklist sebagai panduan pemda
Untuk membantu pemda, BGN sudah menyiapkan checklist yang berfungsi sebagai panduan inspeksi. Daftar periksa ini dimaksudkan agar pengawasan lebih terarah dan hasil temuan dapat dilaporkan konsisten kepada BGN.
“Nanti checklist-nya sudah kami siapkan. Jadi apa yang harus ada, apa yang enggak ada, itu dilaporkan sebagai bagian dari feedback kepada kami,”
Ruang lingkup pengawasan
Sudaryono menjelaskan pengawasan tidak hanya memeriksa kondisi fisik dapur. Pengawasan juga mencakup aspek layanan dan keluhan masyarakat yang terkait program MBG.
- Kebersihan dapur dan kebersihan bahan makanan
- Kedisiplinan pelaksana program
- Keluhan dari sekolah atau penerima manfaat
- Kondisi pelayanan MBG di sekolah
“Jadi bukan kok boleh sidak atau tidak boleh sidak, bukan, tapi kami minta untuk disidak. Kebersihannya, kedisiplinannya, keluh-keluhnya, sekolahnya, dan lain sebagainya,”
Tindak lanjut dan manfaat pengawasan
Hasil inspeksi yang dikirimkan ke BGN akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program di daerah. Laporan ini diharapkan membantu mengatasi persoalan yang luput dari laporan rutin dan menjaga kualitas layanan MBG bagi penerima.
Dengan pengawasan lapangan yang intensif dan penggunaan checklist, BGN berharap pelaksanaan MBG di berbagai daerah dapat lebih transparan, akuntabel, dan bermutu.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Mengapa 5 Oktober Dipilih sebagai Hari Guru Sedunia?
5 Oktober ditetapkan sejak pengesahan Recommendation concerning the Status of Teachers (1966) sebagai dasar...
Ombudsman Temukan Kerentanan Pengawasan di Lapas, Minta Perbaikan
Ombudsman RI temukan kerentanan pengawasan dan keamanan di Lapas setelah kunjungan tanpa pemberitahuan; reko...
Prabowo Resmikan 204 Satuan Baru TNI Termasuk 6 Kodam
Presiden Prabowo meresmikan 204 satuan baru TNI pada 5 Oktober 2026, termasuk enam Kodam baru serta penguata...
DVI Polri Gunakan DNA untuk Identifikasi Korban KM Virgo
DVI Polri andalkan pemeriksaan DNA untuk mengidentifikasi korban KM Virgo; 63 dari 80 jenazah telah terident...
Komisi VII Soroti Tumpang Tindih Kewenangan di Kawasan Industri
Komisi VII DPR soroti tumpang tindih kewenangan pengelola kawasan industri saat kunjungan Panja RUU di Mitra...
RUU Kawasan Industri Harus Jawab Persoalan Nyata, Kata Komisi VII
Komisi VII minta RUU Kawasan Industri bersifat operasional, memberi kepastian hukum, dan mendukung infrastru...