RUU Daerah Kepulauan Dorong Ekonomi Biru dan Pendanaan Afirmatif
Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan, Hendry Munief, mendorong agar RUU mengakomodasi ekonomi biru dan skema pendanaan afirmatif untuk memperkuat pembangunan wilayah kepulauan. Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kerja Pansus ke Provinsi Kepulauan Riau, Rabu, 22 Juli 2026. Ia menilai kebijakan khusus diperlukan karena karakteristik kepulauan berbeda dari daratan.
Sorotan: Ekonomi biru dan pendanaan afirmatif
Hendry menilai wilayah kepulauan memiliki potensi sumber daya kelautan besar yang belum tergarap maksimal. Oleh karena itu, konsep ekonomi biru perlu menjadi landasan dalam RUU untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, ia menekankan pentingnya skema pendanaan afirmatif sebagai bentuk keberpihakan pemerintah.
Skema tersebut menurut Hendry harus mencakup alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah kepulauan. Pendanaan khusus ini diharapkan mendorong program infrastruktur, konservasi laut, dan pengembangan ekonomi lokal.
Kunjungan kerja dan penyerapannya
Kunjungan Pansus ke Kepulauan Riau bertujuan menyerap masukan dari pemerintah daerah dan akademisi. Masukan itu menjadi bagian penyempurnaan substansi RUU sebelum dibahas lebih lanjut di DPR. Hendry menyoroti perlunya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah.
Selama kunjungan, anggota Pansus berdialog dengan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi hambatan teknis dan kebutuhan prioritas. Hasil pertemuan diharapkan menguatkan muatan RUU agar lebih aplikatif untuk konteks kepulauan.
Tantangan regulasi dan harmonisasi hukum
Hendry mengungkapkan sejumlah ketentuan dalam undang-undang yang ada saat ini masih saling bersinggungan. Kondisi itu menghambat optimalisasi pengelolaan potensi wilayah kepulauan. Untuk itu, RUU diharapkan menjadi payung hukum yang menyinergikan aturan terkait pembangunan, pengelolaan sumber daya, dan pembiayaan.
"Potensi daerah kepulauan sangat tinggi. Sementara selama ini tidak tergarap secara maksimal. Maka dengan adanya RUU ini dapat mengakomodasi konsep ekonomi biru,"
Target legislasi dan harapan
Hendry berharap pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat selesai dan disahkan pada 2026. Jika disahkan, RUU akan menjadi dasar hukum untuk memperkuat pembangunan, pengelolaan potensi kelautan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kepulauan. Implementasi berikutnya perlu diikuti kebijakan teknis dan alokasi anggaran sesuai skema afirmatif.
Dengan payung hukum yang jelas, daerah kepulauan diharapkan menerima dukungan lebih terarah untuk memaksimalkan potensi laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...