KLH Aktifkan RKKIK untuk Percepat Target NDC dan NEK
Kementerian Lingkungan Hidup mengaktifkan kembali Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK)Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Peran RKKIK sebagai ruang kolaborasi
Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menekankan perlunya sinergi lintas sektor. Menurut Jumhur, tantangan perubahan iklim tidak dapat ditangani pemerintah sendirian. Kolaborasi antara pemerintahan, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan generasi muda menjadi kunci.
“Keberhasilan agenda iklim tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan kita membangun ekosistem kolaborasi. Dan ini mampu menghubungkan pengetahuan, data, sumber daya, dan aksi nyata di lapangan,”
Fungsi dan layanan RKKIK
RKKIK akan berfungsi sebagai pusat pengetahuan, konsultasi, dan inovasi yang mendukung pembangunan rendah karbon. Layanan yang disediakan mencakup konsultasi teknis, peningkatan kapasitas, advokasi, serta pendampingan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Selain itu, RKKIK akan mendukung implementasi Nilai Ekonomi Karbon, Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Program untuk memperluas partisipasi
Untuk menguatkan keterlibatan publik dan generasi muda, RKKIK menghadirkan beberapa program sebagai ruang interaksi dan pembelajaran:
- Pojok Iklim
- Climate Clinic
- Cengkrama Iklim
- National Carbon Forum
Dasar hukum dan operasional
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim KLH/BPLH, Ary Sudijanto, menjelaskan bahwa pengaktifan kembali dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 2211 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 1 Juni 2026.
“RKKIK akan menjadi instrumen penting dalam memperkuat implementasi kebijakan iklim dan karbon. Termasuk pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia,”
Dampak dan prospek ke depan
Pemerintah berharap RKKIK memperkuat sinergi multipihak dan menghadirkan solusi nyata menghadapi krisis iklim. Dengan kapasitas konsultasi dan program edukasi, RKKIK ditargetkan mempercepat transisi menuju pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan.
Keberhasilan inisiatif ini akan bergantung pada partisipasi aktif sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat, dan generasi muda dalam mengimplementasikan rekomendasi serta langkah-langkah mitigasi dan adaptasi di tingkat lokal dan nasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Diduga Korsleting, 70 Rumah di Kampung Adat Sukabumi Terbakar
Kebakaran di Kampung Adat Kasepuhan Ciptamulya, 25 Juli 2026, meludeskan 70 rumah sehingga 420 warga kehilan...
Pemerintah Siapkan 2.000 Kampung Nelayan untuk Kesejahteraan
Pemerintah akan membangun 2.000 kampung nelayan mulai 2026, lengkap balai lelang, pabrik es, cold storage, d...
Pemerintah Percepat Program Makan Bergizi Gratis dalam Dua Tahap
Pemerintah percepat program Makan Bergizi Gratis dalam dua tahap: satu bulan fokus 3T dan pondok pesantren,...
Kemkomdigi Raih Predikat Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi
Kemkomdigi mendapat predikat kualitas tertinggi tanpa maladministrasi dari ORI untuk 2024–2025 dengan skor 8...
Wamenko: Ketahanan Pangan Kian Menguat, Stok Beras 5 Juta Ton
Pemerintah perkuat ketahanan pangan dengan cadangan beras 5 juta ton; stok dinilai cukup hadapi El Nino dan...
Pertagas Gelar Office Adventure Day Rayakan Hari Anak Nasional
Pertagas menggelar Office Adventure Day pada 25 Juli 2026, menghadirkan ruang bermain edukatif bagi 35 anak...