KLH Aktifkan RKKIK untuk Percepat Target NDC dan NEK
Kementerian Lingkungan Hidup mengaktifkan kembali Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK)Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Peran RKKIK sebagai ruang kolaborasi
Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menekankan perlunya sinergi lintas sektor. Menurut Jumhur, tantangan perubahan iklim tidak dapat ditangani pemerintah sendirian. Kolaborasi antara pemerintahan, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan generasi muda menjadi kunci.
“Keberhasilan agenda iklim tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan kita membangun ekosistem kolaborasi. Dan ini mampu menghubungkan pengetahuan, data, sumber daya, dan aksi nyata di lapangan,”
Fungsi dan layanan RKKIK
RKKIK akan berfungsi sebagai pusat pengetahuan, konsultasi, dan inovasi yang mendukung pembangunan rendah karbon. Layanan yang disediakan mencakup konsultasi teknis, peningkatan kapasitas, advokasi, serta pendampingan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Selain itu, RKKIK akan mendukung implementasi Nilai Ekonomi Karbon, Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Program untuk memperluas partisipasi
Untuk menguatkan keterlibatan publik dan generasi muda, RKKIK menghadirkan beberapa program sebagai ruang interaksi dan pembelajaran:
- Pojok Iklim
- Climate Clinic
- Cengkrama Iklim
- National Carbon Forum
Dasar hukum dan operasional
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim KLH/BPLH, Ary Sudijanto, menjelaskan bahwa pengaktifan kembali dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 2211 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 1 Juni 2026.
“RKKIK akan menjadi instrumen penting dalam memperkuat implementasi kebijakan iklim dan karbon. Termasuk pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia,”
Dampak dan prospek ke depan
Pemerintah berharap RKKIK memperkuat sinergi multipihak dan menghadirkan solusi nyata menghadapi krisis iklim. Dengan kapasitas konsultasi dan program edukasi, RKKIK ditargetkan mempercepat transisi menuju pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan.
Keberhasilan inisiatif ini akan bergantung pada partisipasi aktif sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat, dan generasi muda dalam mengimplementasikan rekomendasi serta langkah-langkah mitigasi dan adaptasi di tingkat lokal dan nasional.
Berita Terkait
Yusril Dukung KPK Ungkap Kasus Korupsi Imigrasi
Menko Yusril dukung KPK ungkap dugaan korupsi imigrasi, menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus dan minta te...
Pendidikan Gratis Dinilai Kunci Tingkatkan Kesejahteraan
Direktur IDR Fathorrahman Fadli mendorong pendidikan gratis sebagai solusi memutus rantai kemiskinan dan men...
Pengawasan Berlapis Perkuat Integritas OSN 2026
Kemendikdasmen dan Puspresnas terapkan pengawasan berlapis pada OSN 2026 untuk menjaga objektivitas, integri...
Kakorlantas Tinjau Titik Macet Jakarta Jelang Operasi Patuh 2026
Kakorlantas Polri meninjau titik permasalahan lalu lintas di Jakarta pada 4 Juni menjelang Operasi Patuh 202...
Kakorlantas Tekankan Pendekatan Humanis di Operasi Patuh 2026
Kakorlantas minta pendekatan humanis dalam Operasi Patuh 2026 (8-21 Juni) untuk tingkatkan kesadaran, bukan...
Kendala Pemilahan Sampah Hambat Percepatan PSEL
Ahli sebut PSEL di 30 lokasi terkendala pemilahan sampah; teknologi siap, tetapi kualitas bahan baku mengham...