KLH Aktifkan RKKIK untuk Percepat Target NDC dan NEK
Kementerian Lingkungan Hidup mengaktifkan kembali Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK)Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Peran RKKIK sebagai ruang kolaborasi
Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menekankan perlunya sinergi lintas sektor. Menurut Jumhur, tantangan perubahan iklim tidak dapat ditangani pemerintah sendirian. Kolaborasi antara pemerintahan, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan generasi muda menjadi kunci.
“Keberhasilan agenda iklim tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan kita membangun ekosistem kolaborasi. Dan ini mampu menghubungkan pengetahuan, data, sumber daya, dan aksi nyata di lapangan,”
Fungsi dan layanan RKKIK
RKKIK akan berfungsi sebagai pusat pengetahuan, konsultasi, dan inovasi yang mendukung pembangunan rendah karbon. Layanan yang disediakan mencakup konsultasi teknis, peningkatan kapasitas, advokasi, serta pendampingan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Selain itu, RKKIK akan mendukung implementasi Nilai Ekonomi Karbon, Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Program untuk memperluas partisipasi
Untuk menguatkan keterlibatan publik dan generasi muda, RKKIK menghadirkan beberapa program sebagai ruang interaksi dan pembelajaran:
- Pojok Iklim
- Climate Clinic
- Cengkrama Iklim
- National Carbon Forum
Dasar hukum dan operasional
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim KLH/BPLH, Ary Sudijanto, menjelaskan bahwa pengaktifan kembali dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri LH/Kepala BPLH Nomor 2211 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 1 Juni 2026.
“RKKIK akan menjadi instrumen penting dalam memperkuat implementasi kebijakan iklim dan karbon. Termasuk pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia,”
Dampak dan prospek ke depan
Pemerintah berharap RKKIK memperkuat sinergi multipihak dan menghadirkan solusi nyata menghadapi krisis iklim. Dengan kapasitas konsultasi dan program edukasi, RKKIK ditargetkan mempercepat transisi menuju pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan.
Keberhasilan inisiatif ini akan bergantung pada partisipasi aktif sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat, dan generasi muda dalam mengimplementasikan rekomendasi serta langkah-langkah mitigasi dan adaptasi di tingkat lokal dan nasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemenbud Usulkan Tari Zapin ke UNESCO untuk Perkuat Pelestarian
Kementerian Kebudayaan mengusulkan Tari Zapin ke UNESCO (29 Sept 2026) untuk memperkuat pelestarian lintas g...
Korlantas Buka Layanan Blokir ETLE di Samsat Seluruh Indonesia
Korlantas membuka layanan pengurusan blokir ETLE langsung di Samsat mulai 30 September 2026 untuk memudahkan...
STNK Digital Resmi Berlaku, Pengendara Tak Perlu Bawa STNK Fisik
Korlantas luncurkan STNK Digital lewat aplikasi Digital Korlantas; dokumen elektronik ini setara hukum denga...
Basarnas Alihkan Pencarian Jurnalis ke Operasi SAR Rutin
Basarnas tetap melanjutkan pencarian lima jurnalis lewat operasi SAR rutin; pencarian berlangsung 24 jam ses...
Wamensos Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan
Wamensos mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan; Pemkab sediakan lahan 8,1 ha untuk m...
Menko Pangan Tawarkan Insentif Karbon untuk Investor Hijau
Menko Pangan Zulkifli Hasan tawarkan insentif pasar karbon untuk tarik investasi hijau di sektor pangan, sam...