Rindekraf 2026–2045 Selesai, Menekraf Tunggu Persetujuan Presiden

Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026–2045 telah rampung disusun dan kini menunggu persetujuan Presiden sebelum ditetapkan secara resmi. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyampaikan hal itu usai Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa, 2 Juni 2026. Dokumen ini disiapkan sebagai arah kebijakan jangka panjang untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif nasional dalam dua dekade ke depan.

Rindekraf selesai, menunggu pengesahan

Menurut Menekraf, penyusunan Rindekraf merupakan penugasan langsung Presiden dalam perencanaan strategis nasional. Saat ini proses pengesahan sedang berjalan di Sekretariat Negara. Jika disetujui, Rindekraf akan menjadi panduan utama pemerintah untuk kebijakan, program, dan langkah strategis hingga 2045.

"Rindekraf 2026 hingga 2045 sudah selesai disusun, saat ini kami menunggu proses pengesahan di Sekretariat Negara,"

Fokus kebijakan dan pemberdayaan daerah

Riefky menekankan bahwa dokumen tersebut akan memprioritaskan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif di berbagai daerah. Pemerintah bertujuan agar produk kreatif daerah dapat masuk pasar nasional yang sudah mapan, lalu dikembangkan untuk menembus pasar global. Untuk itu, penguatan kekayaan intelektual (IP), branding, dan daya saing produk menjadi bagian penting dari strategi.

"Kami mendorong agar produk kreatif dari daerah bisa masuk ke pasar nasional yang sudah kuat, lalu ditingkatkan untuk menembus pasar global,"

Kekhawatiran anggaran dari DPR

Di sisi lain, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay memberi catatan terkait keterbatasan anggaran pada Kementerian Ekonomi Kreatif. Ia khawatir keterbatasan dana dapat menghambat pelaksanaan program yang tercantum dalam Rindekraf. Saleh berharap Presiden memberi perhatian lebih dalam penganggaran untuk memastikan rencana strategis dapat dilaksanakan secara penuh.

Implikasi dan langkah selanjutnya

Jika disahkan, Rindekraf 2026–2045 akan menjadi landasan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan, inklusi, dan internasionalisasi industri kreatif. Tantangan pendanaan dan implementasi di daerah perlu diatasi agar target jangka panjang dapat tercapai. Pemerintah dan DPR diperkirakan akan terus berkoordinasi untuk memastikan dokumen ini dapat diimplementasikan secara efektif.