Revisi UU HAM Perkuat Kewenangan Pengawasan Komnas HAM

Kementerian Hukum dan HAM menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan memperkuat kewenangan Komnas HAM, termasuk penambahan fungsi penyidikan dan kewenangan pemantauan mendadak. Pernyataan itu disampaikan saat rangkaian uji publik berlangsung di Jakarta, Yogyakarta, dan Semarang, Senin, 25 Mei 2026.

Rangkaian uji publik dan tujuan revisi

Sekretaris Jenderal Kementerian HAM, Novita Ilmaris, mengatakan revisi masih dalam tahap uji publik untuk menyerap masukan dari akademisi, pakar, jurnalis, dan lembaga HAM di daerah. Kegiatan ini dinilai penting agar substansi RUU selaras dengan kebutuhan perlindungan HAM di lapangan.

"Pada hari ini kita melaksanakan talkshow rangkaian uji publik revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM," kata Novita Ilmaris saat diwawancarai di kantor Kementerian HAM, Jakarta.

Novita menambahkan uji publik sudah digelar di sejumlah universitas dan forum diskusi kampus, serta dalam forum internal pemerintah yang melibatkan tim perumus nasional.

Penguatan kewenangan Komnas HAM

Tenaga Ahli Kementerian HAM, Ifdhal Kasim, menepis anggapan bahwa revisi akan melemahkan Komnas HAM. Menurut dia, RUU justru memperluas kewenangan lembaga tersebut untuk menjalankan tugas pengawasan dan penegakan HAM.

"Kalau kita lihat di dalam RUU ini, sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya, memperkuat Komnas HAM dalam hal fungsinya," ujar Ifdhal.

Perubahan yang diusulkan mencakup:

• Penambahan kewenangan penyidikan;
• Kewenangan pemanggilan paksa;
• Kewenangan memberikan pendapat hukum dalam persidangan nasional;
• Kewenangan melakukan pemantauan mendadak ke lokasi penahanan.

Lokasi pemantauan mendadak yang disebut meliputi penahanan imigrasi, fasilitas kepolisian, dan tempat penahanan kejaksaan.

"Kita juga menambahkan kewenangan Komnas HAM untuk melakukan pemantauan mendadak ke tempat penahanan. Seperti imigrasi, penahanan di kepolisian, di kejaksaan dan sebagainya," kata Ifdhal.

Koordinasi antarlembaga

Di sisi lain, Tenaga Ahli lainnya, Siti Aminah, menyatakan pemerintah membentuk forum komunikasi untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dalam penanganan kasus HAM. Forum ini akan melibatkan lembaga HAM nasional tematik untuk meningkatkan sinergi pengawasan dan perlindungan hak asasi.

"Hal yang dirumuskan adalah untuk memperkuat Lembaga Nasional HAM. Ini juga termasuk lembaga HAM nasional tematik," kata Siti.

Proyeksi pembahasan dan implikasi

Pemerintah memasukkan revisi UU HAM ke dalam prioritas legislasi nasional 2026 dan berharap dapat segera membahasnya bersama DPR. Targetnya, pembahasan RUU rampung dan disahkan tahun ini untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia di tingkat nasional.

Jika disahkan, perubahan ini diperkirakan memberi Komnas HAM alat hukum lebih kuat untuk mencegah pelanggaran dan meningkatkan akuntabilitas lembaga penegak hukum.