Reses DPRK Subulussalam: Warga Keluhkan Lampu Jalan, Usulkan BLK Kecamatan
Subulussalam — Anggota DPRK Subulussalam, Raja Muhammad Adhie Putra, SE (PKS) menerima keluhan warga saat Reses III di Desa Dasan Raja, Penanggalan, Rabu (4/11). Warga mengeluhkan lampu jalan yang padam di Jalan Teuku Umar, tingginya pengangguran pemuda lulusan SLTA, masalah air bersih, serta usulan bantuan bibit sawit dan penambahan kursi untuk Dapil Penanggalan.
Keluhan warga di Reses
Beberapa warga menyampaikan aspirasi langsung ke Adhie pada pertemuan tersebut. Mereka menyorot kondisi penerangan jalan yang tidak menyala sehingga membuat suasana malam di daerah itu menjadi menakutkan.
Di antara warga yang hadir adalah:
- Zulfikar Bancin
- Mansyah Berutu
- Malik Solin
- Erwin Berutu
Usulan Balai Latihan Kerja untuk atasi pengangguran
Warga juga menyorot banyak remaja lulusan SLTA yang menganggur karena tak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi. Mereka mengusulkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kecamatan agar kapasitas pelatihan lebih merata.
"Ada BLK Kota Subulussalam tetapi setiap diadakan pelatihan tidak mampu menampung calon siswa karena kuota terbatas,"
Usulan ini dimaksudkan untuk memberi peluang pelatihan vokasi yang lebih luas di tingkat kecamatan.
Air bersih dan bantuan bibit sawit
Masalah air bersih kembali menjadi keluhan klasik meski wilayah Penanggalan dikelilingi sungai. Warga meminta agar persoalan ini segera diberi solusi berkelanjutan.
Mengenai bantuan bibit sawit, warga berharap adanya pendataan dan mekanisme distribusi yang jelas agar bantuan bisa direalisasikan tepat sasaran.
Isu penambahan kursi DPRK
Warga menanyakan kabar kemungkinan penambahan jumlah kursi DPRK Subulussalam menjadi 25 kursi pada Pemilu mendatang. Adhie membenarkan adanya rencana penambahan total kursi DPRK, namun penentuan tambahan kursi untuk Dapil Penanggalan bergantung pada jumlah penduduk dan pemilih.
"Agaknya peluang ini menjadi agenda kecamatan, dilibatkan aparatur desa mendata warga sehingga penambahan menjadi lima kursi bisa dicapai,"
Warga mengusulkan kolaborasi aktif antar-aparatur desa untuk mendata penduduk agar kuota kursi dapat terpenuhi.
Tanggapan DPRK dan langkah lanjutan
Adhie menyatakan bahwa penanganan masalah akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, namun upaya akan terus dilakukan. Ia menyebut BLK sebagai salah satu solusi untuk menurunkan angka pengangguran, dan berjanji menindaklanjuti isu lampu jalan, air bersih, serta bantuan bibit.
"Akan dicek dan dikomunikasikan ke dinas terkait yang menjadi usulan warga,"
Camat Penanggalan, Bengis Manik, mengapresiasi masukan warga dan mengajak partisipasi aktif dalam memberikan data serta saran. Reses III ini dikoordinir Rahmat Saleh Solin, Kabag Fasilitasi Penganggaran Pengawasan DPRK Subulussalam, yang menilai reses menjadi momen penting untuk mengakomodir aspirasi publik.
Langkah selanjutnya adalah verifikasi usulan dan komunikasi antara wakil rakyat, pemerintah kecamatan, serta dinas terkait agar persoalan teknis dapat segera diatasi.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Wali Kota: Sabang Potensial Jadi Gerbang Ekonomi dan Hub Maritim
Wali Kota Sabang hadir di seminar IKAL Aceh dan sebut Sabang berpotensi jadi hub maritim serta butuh kepasti...
Tuntutan 3 Tahun untuk Dua PSK Terkait Pemerasan ASN BPN di Medan
Dua PSK, Fajar dan Junia, dituntut tiga tahun penjara atas pemerasan terhadap ASN BPN Nias, Apriaman Lase, y...
Gubernur Aceh Silaturahmi ke Kapolri, Tegaskan Pemberantasan Narkoba
Gubernur Aceh Muzakir Manaf bertemu Kapolri di Jakarta untuk perkuat sinergi keamanan, fokus pemberantasan n...
Bupati Nias Selatan Letakkan Batu Pertama SMP Tunas di Pulau-Pulau Batu
Bupati Nias Selatan meletakkan batu pertama SMP Tunas di Desa Sifitu Ewali (3/11) untuk mendekatkan akses pe...
Ahli: Penetapan Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Ujian Supremasi
Dosen UMSU nilai penetapan tiga perwira tersangka kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo ujian bagi suprem...
87 SPPG di Sumut Disuspensi, Satu Dihentikan Sementara di Medan Denai
BGN menangguhkan operasional 87 SPPG di Sumut karena administrasi, fasilitas dapur tak sesuai juknis, dan sa...