Reses DPRD Blitar: Aspirasi Warga Tanggung Didorong Masuk APBD 2027

BLITAR — Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar, Yudi Meira, memastikan aspirasi warga Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul, tidak berhenti di forum reses. Pernyataan itu disampaikan saat reses masa persidangan II Tahun 2026 pada Kamis malam, 21 Agustus 2026. Sekitar 150 warga, termasuk tokoh masyarakat, pelaku UMKM, dan perwakilan kelompok tani, hadir untuk menyampaikan usulan yang akan dikawal agar dapat masuk dalam APBD Kota Blitar 2027.

Hasil reses dan komitmen pengawalan

Yudi menyatakan semua masukan warga dicatat dan akan dibawa ke pembahasan internal DPRD. Ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan usulan melalui rapat Komisi III. Langkah ini dimaksudkan agar proposal yang menjadi prioritas mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran mendatang.

"Semua aspirasi warga Tanggung kami tampung. Ini akan kami kawal di rapat Komisi III dan kami perjuangkan bisa direalisasikan pada tahun depan melalui APBD 2027,"

Rincian aspirasi warga

Dalam dialog, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Masalah tersebut berkaitan langsung dengan kenyamanan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

• Perbaikan infrastruktur jalan lingkungan;
• Peningkatan saluran irigasi pertanian;
• Dukungan modal dan pelatihan bagi pelaku UMKM.

Dampak ekonomi dan prioritas pembangunan

Menurut Yudi, perbaikan jalan dan irigasi tidak hanya soal kenyamanan. Infrastruktur itu mendukung mobilitas, distribusi hasil pertanian, dan produktivitas masyarakat. Sementara penguatan UMKM dinilai penting untuk membuka ruang peningkatan pendapatan melalui akses permodalan dan peningkatan kapasitas usaha.

"Reses ini penting agar pembangunan tidak jalan sendiri. Kami ingin program dari pemerintah benar-benar sesuai kebutuhan warga di lapangan,"

Tindak lanjut dan harapan warga

Reses ditutup dengan penyerahan daftar aspirasi kepada Yudi Meira sebagai bahan pembahasan lebih lanjut di DPRD. Warga yang hadir mengapresiasi pelaksanaan reses dan berharap usulan mereka tidak sekadar catatan, melainkan mendapat tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah.

Pembahasan di internal DPRD dan proses perencanaan anggaran menjadi langkah krusial berikutnya. Jika diakomodasi, usulan-inilah yang berpeluang masuk dalam daftar prioritas pembangunan Kota Blitar tahun 2027.