DPRD Batu Panggil Pengembang Proyek Wisata di Sumberbrantas
Kota Batu — Komisi B DPRD Kota Batu akan memanggil pihak terkait proyek pembangunan wisata di Desa Sumberbrantas untuk mengklarifikasi legalitas izin, kelengkapan dokumen AMDAL, dan urgensi pembangunan di kawasan resapan air hulu. Langkah ini diambil menyusul inspeksi mendadak dan keluhan warga perihal pengangkutan material berat serta dugaan pengeboran sumur dalam, Senin (5/10/2026).
Alasan pemanggilan dan ruang lingkup klarifikasi
Pemanggilan difokuskan pada tiga hal utama: keabsahan perizinan, ketersediaan kajian lingkungan, dan alasan teknis pembangunan di area yang berfungsi sebagai resapan air. Komisi B menilai klarifikasi perlu agar setiap proyek sejalan dengan kelestarian ekosistem hulu DAS Brantas dan tidak mengancam pasokan air untuk wilayah lebih luas.
Temuan sidak dan kekhawatiran warga
Inspeksi lapangan menemukan adanya pembangunan infrastruktur berskala besar dekat kawasan resapan air. Komisi B mencatat penggunaan konstruksi fondasi paku bumi dalam jumlah besar, serta aktivitas pengangkutan material berat yang menimbulkan keresahan warga.
"Kami pastikan kelestarian ekosistem lingkungan Kota Batu harus kita kawal demi masa depan anak cucu kita," ujar Ketua Komisi B, Asmadi.
Dampak terhadap sumber air dan ekosistem
Menurut Komisi B, perubahan struktur tanah akibat paku bumi berpotensi menutup celah alami tempat aliran air bawah tanah, sehingga mengurangi debit mata air. Beberapa titik sumber lokal dilaporkan mengalami penurunan debit, termasuk Sumber Genitri yang disebut kini mengering.
"Sederhananya, ketika ada paku bumi, struktur tanah ini kan terpengaruh, menjadi rapat menutup celah alami tempat air mengalir sebelumnya. Sudah mata airnya berkurang, kena paku bumi malah hilang," kata Asmadi.
Komisi B mengingatkan bahwa dampak di Sumberbrantas tidak hanya bersifat lokal karena kawasan ini berada pada hulu DAS Brantas, yang menopang kebutuhan air dan pertanian di sejumlah daerah Jawa Timur.
Kritik terhadap mekanisme perizinan
Asmadi mengkritik pola sentralisasi perizinan pengelolaan sumber daya alam yang dominan di tingkat pusat dan provinsi. Dia menilai pemerintah daerah dan masyarakat semestinya dilibatkan sejak perencanaan hingga pengawasan supaya aspek geografis dan risiko lokal terakomodasi.
"Seolah-olah perizinan tinggal cek data citra satelit, investasi juga di pusat, nah nanti kalau ada kejadian imbasnya, daerah yang menangani," ujarnya.
Langkah selanjutnya
Komisi B akan memanggil pengembang dan instansi terkait untuk meminta penjelasan menyeluruh tentang perizinan, dokumen kajian lingkungan, dan alasan penempatan konstruksi di kawasan resapan air. Langkah ini juga menjadi upaya memastikan pembangunan dan investasi di Kota Batu tetap memperhatikan keberlanjutan ekologis.
Komisi B menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya dinilai dari sisi investasi dan infrastruktur, tetapi juga harus menjaga fungsi ekologis kawasan hulu demi keberlanjutan pasokan air dan lingkungan hidup di masa depan.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
DPRD Sidoarjo Dorong Anggaran Tebus Ijazah Tertahan
Fraksi PDI-P DPRD Sidoarjo mendorong alokasi APBD 2027 untuk menebus ijazah siswa yang ditahan agar tidak me...
Probolinggo Tingkatkan Insentif Guru Ngaji: PDI Perjuangan Minta Keadilan
PDI Perjuangan dukung kenaikan insentif guru ngaji menjadi Rp1 juta, namun minta standar penerima, penyalura...
Diana Sasa Tampung Aspirasi Pendidik PAUD di Magetan
Diana A.V. Sasa menampung aspirasi guru PAUD di Magetan soal sarana, kesejahteraan, dan perlindungan anak se...
Petani Tuban Keluhkan Pupuk Bersubsidi: eRDKK dan Kuota Tak Sesuai
Petani Tuban mengeluh soal eRDKK dan kuota pupuk bersubsidi yang tak sesuai luas lahan; DPRD Jatim janji men...
Rumah Kayu Reyot di Ngawi Ambruk, Penghuni Selamat tanpa Luka
Rumah kayu reyot di Desa Dempel, Ngawi, ambruk pada 19 Nov 2026; seluruh penghuni selamat dan BPBD serta Din...
Ratusan Warga Bersihkan Sungai Trenggalek Antisipasi Banjir
Ratusan warga dan wakil rakyat membersihkan sungai di Trenggalek pada 20 November 2026 untuk mengantisipasi...