Wali Kota Surabaya Ingatkan: Jangan Pinjamkan KTP untuk Beli Kendaraan
Surabaya — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengimbau warga agar tidak meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk keperluan pembelian mobil atau sepeda motor. Pernyataan itu disampaikan setelah penelusuran data perlindungan sosial (perlinsos) menemukan ketidaksesuaian data kepemilikan aset.
Temuan verifikasi perlinsos
Pemkot Surabaya melakukan verifikasi lapangan dan menemukan sejumlah warga tercatat memiliki kendaraan, padahal secara ekonomi membutuhkan bantuan sosial. Setelah diklarifikasi, banyak kendaraan itu ternyata bukan milik yang bersangkutan.
"Ternyata ketika kita melihat bersama, banyak nama yang digunakan (mencatat aset) yang sebenarnya tidak memiliki mobil atau motor. Setelah diklarifikasi, warga yang bersangkutan mengaku KTP-nya dipinjam oleh orang lain,"
Temuan ini mendorong Pemkot meningkatkan kewaspadaan agar bantuan pemerintah tepat sasaran.
Perubahan metode penentuan prioritas penerima bansos
Surabaya kini tidak hanya mengandalkan data desil untuk menentukan prioritas penerima bantuan. Penentuan dibuat lewat musyawarah di tingkat RT yang melibatkan unsur pemerintahan dan masyarakat.
- Lurah dan camat
- Ketua RT/RW
- Tokoh masyarakat
- Sedikitnya tiga perempat warga dalam RT
"Jadi sekarang Surabaya tidak lagi melihat desil, tetapi kita menentukan prioritas 1, 2, dan 3 secara bersama-sama. Yang menentukan bukan hanya Pemkot, tapi seluruh warga di RT tersebut,"
Dengan cara ini, warga lanjut usia tanpa aset dan pendapatan memadai dapat ditetapkan sebagai prioritas utama berdasarkan hasil musyawarah.
"Misalnya mana lansia yang belum dapat bantuan sama sekali dan tidak punya apa-apa, itu yang jadi prioritas pertama,"
Imbauan, pengaduan, dan peran komunitas
Eri menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan identitas kependudukan. Ia meminta warga tidak meminjamkan KTP untuk keperluan pembelian kendaraan agar data bantuan tidak bias.
"Karena itu, saya nyuwun tulung warga Suroboyo, KTP-nya jangan dipinjamkan untuk pembelian mobil atau motor,"
Pemkot juga mendorong partisipasi warga melalui semangat Kampung Pancasila agar tetangga saling memperhatikan kondisi ekonomi. Selain itu, tersedia kanal pengaduan dan pengecekan data, termasuk lewat aplikasi Cek Wargaku.
"Ayo kita mulai lagi agar bantuan tepat sasaran. KTP-ne tulung dijogo, ojo disilihno gawe tuku mobil. Mari kita pastikan bantuan ini benar-benar jatuh ke tangan warga yang membutuhkan,"
Langkah verifikasi lapangan dan musyawarah tingkat RT diharapkan memperkecil celah manipulasi data dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
PDI Perjuangan Banyuwangi Gelar Musran dan Musanran Jelang Pemilu 2029
PAC PDI Perjuangan Banyuwangi menggelar Musran dan Musanran pada 4 Okt 2026 untuk memperkuat struktur partai...
Surabaya Perketat Pengawasan Tempat Hiburan dan SOP Keselamatan
DPRD Surabaya minta pengawasan tempat hiburan tidak hanya soal izin; SOP, kesehatan, dan keselamatan pengunj...
Ony Setiawan Minta KPU Proaktif soal Penataan Dapil Tuban
Ony Setiawan minta KPU Tuban proaktif kajian penataan dapil dan jangan sampai mengabaikan krisis air bersih...
Dari Warung Kopi ke Peternakan: Suyati Kembangkan Ayam KUB di Tuban
Suyati mengubah pekarangan rumah di Soko, Tuban, jadi peternakan Ayam KUB sejak Feb 2025, kini miliki ratusa...
Halaman Kantor DPC PDI Jember Jadi Lokasi Latihan Gandrung
Halaman kantor DPC PDI Perjuangan Jember difungsikan untuk latihan Gandrung oleh Padepokan Surya Kencana sej...
DPRD Jatim Desak Proses Cepat Kasus Guru Diduga Cabuli Murid
DPRD Jatim desak proses cepat dan transparan setelah sembilan siswi di Kangean lapor dugaan asusila oleh gur...