Menteri Tegaskan Rekrutmen TEP 2026 Transparan dan Objektif

Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan proses rekrutmen Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 harus berlangsung transparan, objektif, profesional, dan akuntabel. Pernyataan itu disampaikan menjelang pengumuman hasil seleksi di Jakarta, Selasa 2 Juni 2026.

Antusiasme dan angka pendaftar

Program TEP 2026 mendapat respons besar dari generasi muda. Tercatat 10.359 peserta mendaftar dari hampir 1.992 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Namun kuota yang tersedia terbatas, yakni sekitar 1.230 peserta dan 246 ketua tim.

Arahan kepada perguruan tinggi mitra

Menteri Iftitah meminta perguruan tinggi mitra pelaksana menjaga standar akademik, profesionalisme, dan integritas selama proses seleksi. Ia menekankan bahwa kepercayaan publik menjadi ukuran penting keberhasilan program.

Keberhasilan Program Tim Ekspedisi Patriot tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang diberangkatkan. Tetapi juga dari kemampuan kita menjaga kepercayaan publik terhadap proses yang dijalankan.

Prinsip rekrutmen: kapasitas di atas kedekatan

Rekrutmen harus fokus pada kapasitas peserta untuk mengabdi, bukan pada akses atau kedekatan. Untuk itu, perguruan tinggi diminta mengumumkan kriteria dan mekanisme seleksi secara terbuka.

Tim Ekspedisi Patriot tidak mencari peserta yang memiliki akses, melainkan peserta memiliki kapasitas terbaik untuk mengabdi kepada Indonesia. Lebih baik kita kehilangan peserta yang memiliki kedekatan, dari pada kehilangan peserta terbaik yang memiliki kapasitas.

Dokumentasi dan akuntabilitas

Menteri Iftitah menginstruksikan agar seluruh dokumen dan hasil penilaian terdokumentasi dengan rapi. Tujuannya untuk memastikan proses dapat diverifikasi, dievaluasi, dan disempurnakan pada pelaksanaan mendatang.

Kelanjutan bagi seluruh pendaftar

Meski tidak semua pendaftar lolos, pemerintah akan tetap merangkul mereka melalui Komunitas Sahabat Patriot. Wadah ini dirancang sebagai ruang pembelajaran, pengembangan kapasitas, dan kolaborasi bagi generasi muda.

Seluruh pendaftar adalah aset bangsa. Yang membedakan hanyalah kesempatan dan waktu pengabdiannya.

Dengan arahan tersebut, pemerintah menegaskan komitmen menjaga integritas program sekaligus memperluas kesempatan pengabdian publik bagi generasi muda. Ke depan, dokumentasi dan evaluasi rekrutmen menjadi dasar perbaikan agar program berjalan lebih adil dan efektif.