Puspoll: Kasus Korupsi Jadi Momentum Perkuat Tata Kelola BGN

Pusat Polling Indonesia (Puspoll) menilai pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 5 Juni 2026 perlu dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan disampaikan Direktur Eksekutif Puspoll, Chamad Hojin, di Jakarta, menanggapi dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat BGN.

Reaksi Puspoll terhadap pergantian pimpinan

Menurut Hojin, masyarakat harus membedakan tujuan besar program dengan penyimpangan yang dilakukan oknum. Ia menilai pergantian pimpinan menunjukkan respons cepat pemerintah dalam menjaga integritas program.

Program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu agenda strategis Presiden Prabowo untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, jangan sampai tujuan besar program ini ikut kehilangan legitimasi hanya karena adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh segelintir orang.

Hojin menekankan bahwa langkah pergantian bukan sekadar respons politik, tetapi sinyal komitmen untuk menjaga layanan publik tetap berjalan.

Langkah pemerintahan dan tujuan pembenahan

Puspoll menyambut baik penegasan pemerintah bahwa MBG akan tetap berjalan meski terjadi pergantian kepemimpinan di BGN. Menurut Hojin, fokus saat ini adalah melakukan pembenahan tata kelola tanpa mengganggu keberlanjutan layanan bagi penerima manfaat.

Dalam perspektif kebijakan publik, yang paling penting adalah bagaimana negara merespons ketika terjadi masalah. Dan dalam kasus ini, pemerintah menunjukkan bahwa pembenahan dilakukan secara cepat agar program tetap berjalan dan kepercayaan publik tidak semakin tergerus.

Ia juga mengapresiasi upaya peningkatan efisiensi dan kualitas layanan selama proses pembenahan berlangsung.

Kebutuhan reformasi tata kelola BGN

Hojin menegaskan pergantian pimpinan harus diikuti reformasi menyeluruh. Fokus reformasi meliputi penguatan sistem pengawasan, mekanisme pengadaan, kemitraan, dan akuntabilitas anggaran.

• Pengetatan mekanisme pengadaan barang dan jasa;
• Peningkatan transparansi penggunaan anggaran;
• Perbaikan sistem pengawasan internal dan eksternal;
• Peningkatan profesionalisme kelembagaan BGN.

Program sebesar MBG memerlukan tata kelola yang jauh lebih ketat dibanding program biasa, kata Hojin. Keberhasilan program, menurutnya, tidak hanya diukur dari cakupan penerima manfaat, tetapi juga dari tingkat transparansi dan akuntabilitas.

Implikasi bagi masa depan program

Puspoll meminta agar penanganan kasus korupsi dilakukan tegas tanpa mengorbankan layanan. Reformasi BGN harus menjadi titik balik agar manfaat MBG benar-benar sampai kepada anak-anak dan keluarga yang membutuhkan.

Korupsi harus ditindak tegas, tetapi yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa program yang baik tidak ikut menjadi korban.

Dengan langkah pembenahan yang tepat, Puspoll berharap MBG tetap menjadi program prioritas nasional yang kredibel dan akuntabel. Pemerintah dianggap perlu menjaga standar pengawasan lebih tinggi karena program ini menyangkut masa depan sumber daya manusia Indonesia.