DPR Minta Reformasi Regulasi Narkotika untuk Atasi Overcrowded Lapas
Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, meminta pemerintah segera mereformasi regulasi penanganan narkotika untuk mengatasi overcrowded di lembaga pemasyarakatan. Permintaan itu disampaikan di Gedung Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026. Ia menekankan perlunya pemisahan antara pengguna yang perlu rehabilitasi dan pelaku kriminal seperti bandar.
Dorongan revisi regulasi narkotika
Yanuar menilai revisi Undang-Undang Narkoba krusial untuk mengurai kepadatan lapas. Menurutnya, jika pengguna dikategorikan sebagai korban, opsi rehabilitasi bisa menggantikan hukuman penjara. Langkah ini diharapkan mengurangi beban lapas yang kini didominasi kasus narkoba.
"Di penjara itu 50-70 persen kasusnya adalah narkoba, kalau nanti di Undang-Undang Narkoba itu bisa direvisi. Kemudian dipilah bahwa pengguna itu bisa dikategorikan sebagai korban, maka bisa jadi dia direhabilitasi, bukan dipenjara,"
Pemisahan pelaku narkotika di lapas
Yanuar menyampaikan masalah utama adalah ketidakmampuan sistem penegakan hukum dalam memetakan profil penghuni lapas. Ia menjelaskan banyak kasus tidak jelas statusnya: apakah bandar, pengedar, atau pemakai. Ketidakjelasan ini memperparah overcrowded yang terjadi di narapidana narkotika.
"Karena di lapas itu, 50 hingga 70 persen itu tidak terurai, mana bandar, mana pengedar, mana pemakai. Nah, ini yang membuat overcrowded itu, kalau bandar dan pengedar, ini kan kriminal,"
Peran Bapas dan sanksi alternatif
Selain revisi UU Narkoba, Yanuar mendorong optimalisasi implementasi KUHP dan KUHAP baru melalui penguatan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Ia menekankan Bapas bisa menjalankan sanksi alternatif seperti pidana kerja sosial untuk kasus dengan tuntutan hukuman rendah.
"Lapas ini menjadi salah satu ujung tombak dalam KUHP dan KUHAP baru kita, dengan diberdayakannya Bapas untuk tindak pidana kerja sosial. Orang yang tuntutan hukumannya maksimal 5 tahun, nanti putusan hakimnya 6 bulan, itu bisa melakukan kerja-kerja sosial,"
Data kepadatan lapas
Kondisi overcapacity lapas di Indonesia bukan isu kecil. Menteri Hukum dan HAM, Agus Andrianto, melaporkan tingkat kepadatan yang signifikan per 30 April 2026. Angka ini memperkuat argumen perlunya reformasi kebijakan terkait penanganan kasus narkotika.
| Tanggal | Total Warga Binaan | Warga Binaan Kasus Narkotika |
|---|---|---|
| 30 April 2026 | 271.602 | 146.376 (53%) |
"146.376 orang atau 53 persen merupakan tindak pidana narkotika. Ini bukan lagi sekadar krisis overcapacity,"
Reformasi regulasi, pembagian tegas antara pelaku kriminal dan pengguna, serta pemberdayaan Bapas dinilai sebagai langkah utama untuk mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan. Perubahan kebijakan tersebut diharapkan memberikan alternatif selain pemidanaan yang berujung pada penjara.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...