DKPP Minta Media Arus Utama Jaga Ruang Digital dari Hoaks
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mengingatkan media arus utama untuk menjadi rujukan kebenaran informasi di ruang digital. Pernyataan itu disampaikan saat diskusi bertajuk 'Pemberitaan DKPP melalui kemitraan strategis humas dan media massa' di Bogor, Jawa Barat, 1 Juli 2026. Heddy menekankan pentingnya peran media karena perkembangan Artificial Intelligence (AI) mempercepat penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
Peran media arus utama
Menurut Heddy, media arus utama harus menjaga fungsi utamanya sebagai penyaring informasi kredibel. Sebagai mantan wartawan, ia menegaskan tugas jurnalis adalah memverifikasi dan meluruskan isu yang beredar. Peran ini krusial agar publik mendapat rujukan yang bekerja berdasarkan fakta dan kepentingan masyarakat.
"Di era media sosial seperti sekarang, informasi datang setiap detik. Banyak yang sebenarnya masih berupa isu, bahkan hoaks,"
Tantangan: AI dan laju informasi di media sosial
Heddy mengingatkan bahwa kemajuan AI membuat produksi konten semakin mudah dan masif. Akibatnya, ruang digital dipenuhi konten yang kebenarannya belum jelas. Hal ini meningkatkan beban verifikasi bagi redaksi dan memperbesar risiko publik menganggap isu palsu sebagai fakta.
"Namun publik sering kali menganggap apa yang muncul di internet sebagai kebenaran. Di sinilah tugas jurnalis melakukan penjernihan informasi melalui proses verifikasi dan klarifikasi,"
Implikasi bagi publik dan praktisi media
Heddy menekankan media tidak boleh larut mengikuti arus isu di media sosial. Ia meminta redaksi tetap berpijak pada proses verifikasi, konfirmasi sumber, dan verifikasi data sebelum mempublikasikan berita. Dengan demikian, media tetap menjadi sumber tepercaya bagi masyarakat.
"Jangan sampai media mainstream justru larut mengikuti isu yang berkembang di media sosial. Media harus tetap menjadi rujukan publik karena bekerja berdasarkan fakta, verifikasi, dan kepentingan masyarakat,"
Pesan DKPP ini memberi sinyal bahwa kerja sama antara humas lembaga dan media massa perlu diperkuat. Selain itu, peningkatan literasi media dan protokol verifikasi internal menjadi langkah preventif melawan hoaks. Ke depan, implementasi praktik verifikasi yang konsisten akan menentukan apakah media arus utama bisa mempertahankan posisinya sebagai rujukan publik di era digital.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Bakom: Sistem Kelistrikan Jawa-Bali Sudah Pulih
Bakom menyatakan sistem kelistrikan Jawa-Bali telah pulih dan pasokan stabil; rasio elektrifikasi nasional m...
Sigit Purnomo Puji Kepercayaan Publik terhadap Polri 82,4%
Sigit Purnomo menyambut naiknya kepercayaan publik terhadap Polri menjadi 82,4% menurut Survei Litbang Kompa...
Kemenhub Dukung GSPI ASRI 2026 untuk Efisiensi Logistik
Kemenhub dukung GSPI ASRI 2026 untuk percepat transformasi pelabuhan demi efisiensi logistik, digitalisasi,...
DPR Minta Reformasi Regulasi Narkotika untuk Atasi Overcrowded Lapas
DPR minta pemerintah revisi regulasi narkotika agar pengguna mendapat rehabilitasi, bukan penjara, untuk men...
Lukashenko Hadiahi Presiden Prabowo Pulpen Emas saat Kunjungan Kenegaraan
Presiden Lukashenko memberi pulpen emas kepada Presiden Prabowo usai upacara penyambutan di Istana Merdeka,...
Kemenhut: 4.400 DAS Bermasalah, 250 Jadi Prioritas Pemulihan
Kemenhut menyatakan 4.400 DAS mengalami degradasi; 250 DAS diprioritaskan untuk pemulihan dalam lima tahun k...