Pansus Tulungagung: Raperda Kesejahteraan Harus Jawab Masalah

TULUNGAGUNG — Ketua Panitia Khusus (Pansus) 2 DPRD Kabupaten Tulungagung, Joko Tri Asmoro, menegaskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus mampu menjawab persoalan sosial riil di kabupaten tersebut. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) digelar pada Senin, 31 Agustus 2026, di Graha Wicaksana Kantor DPRD untuk menyempurnakan naskah peraturan.

Tujuan RDPU dan partisipan

RDPU menghadirkan tokoh masyarakat dan lembaga perlindungan sosial untuk memberi masukan praktis. Pertemuan ini bertujuan menguji ketepatan rumusan Raperda agar tidak sekadar menjadi aturan di atas kertas, melainkan berdaya guna di lapangan.

Isu utama yang dibahas

Pansus 2 memfokuskan pembahasan pada sejumlah isu krusial yang perlu diatur secara jelas dalam Raperda. Isu tersebut meliputi mekanisme perlindungan untuk kelompok rentan, penyaluran bantuan sosial, serta penguatan peran pemerintah daerah dan lembaga sosial.

• Perlindungan kelompok rentan
• Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran
• Penguatan peran pemerintah dan lembaga sosial

Peran pengalaman praktis

Joko Tri menekankan pentingnya masukan dari organisasi sosial yang menangani masalah di lapangan. Pengalaman praktis tersebut diperlukan agar aturan yang disusun tepat sasaran, terarah, dan bersifat berkelanjutan.

"Perda ini harus benar-benar bisa menjawab masalah-masalah sosial di Tulungagung. Jangan sampai hanya menjadi aturan di atas kertas," kata Joko Tri Asmoro.

Dorongan sinergi lintas sektor

Pansus 2 juga mendorong terbentuknya sinergi kuat antar pemangku kepentingan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga sosial dianggap sebagai kunci menyelesaikan persoalan kesejahteraan secara menyeluruh.

"Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci utama penyelesaian masalah kesejahteraan sosial secara menyeluruh di Kabupaten Tulungagung," ujar Joko Tri.

Komitmen pembahasan terbuka

Pansus berkomitmen melanjutkan pembahasan secara terbuka dan menampung berbagai aspirasi yang muncul dari masyarakat. Tujuannya agar Raperda menjadi instrumen yang berdampak nyata, bukan sekadar dokumen formalitas.

"Raperda ini harus menjadi instrumen penting dalam memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan harus berdampak nyata, tidak sekadar menjadi dokumen formalitas," tutup Joko Tri Asmoro.

Dengan langkah konsultasi publik ini, DPRD Tulungagung berharap Raperda dapat diselesaikan dengan kualitas substantif dan memenuhi kebutuhan warga, terutama kelompok yang paling rentan.