Puan: DPR Terima 9.205 Pengaduan, Fokus pada Dampak bagi Rakyat

Jakarta — DPR RI menerima 9.205 pengaduan masyarakat sepanjang 15 Agustus 2025 hingga 13 Agustus 2026. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan angka tinggi ini menunjukkan upaya memperluas ruang partisipasi publik dan memperkuat hubungan demokratis antara rakyat dan parlemen.

Ruang partisipasi publik dan pengaduan

Puan mengatakan DPR tidak boleh hanya menilai kinerja dari jumlah undang-undang atau rapat. Ukuran utama adalah sejauh mana kerja parlemen menghasilkan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

"Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh seluruh kerja tersebut menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat—memperbaiki kualitas kehidupan rakyat dan kemajuan pembangunan di berbagai bidang,"

Menurut Puan, partisipasi publik dibuka melalui rapat dengar pendapat, konsultasi publik, serta penyampaian masukan secara digital. Aspirasi juga diterima secara tertulis baik melalui surat maupun kanal daring DPR.

Rincian pengaduan

Sepanjang periode laporan, DPR mencatat sumber pengaduan sebagai berikut:

Puan menyatakan seluruh aspirasi telah diteruskan kepada AKD terkait untuk ditindaklanjuti, termasuk pemberian rekomendasi kepada pemerintah.

Legislasi: Prolegnas dan RUU

Pada fungsi legislasi, DPR melakukan transformasi proses pembentukan undang-undang agar lebih terencana, terbuka, partisipatif, dan responsif. Evaluasi Prolegnas menghasilkan perubahan yang memuat 69 RUU pada Perubahan Ketiga Prolegnas Prioritas 2026 dan 199 RUU pada Perubahan Keempat Prolegnas 2025–2029.

Sepanjang tahun sidang 2025–2026, DPR menyelesaikan 16 RUU menjadi undang-undang. Puan juga menekankan pentingnya menyesuaikan RUU dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Anggaran, pengawasan, dan rapat

DPR menegaskan bahwa APBN harus berdampak nyata, seperti layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Dalam tugas pengawasan, DPR membentuk 42 Panitia Kerja Pengawasan serta beberapa tim pengawas dan satu satuan tugas.

Diplomasi parlemen dan isu global

Puan melaporkan keterlibatan DPR dalam diplomasi antarparlemen, antara lain melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen. Sepanjang satu tahun DPR mengikuti berbagai forum: sembilan forum antarparlemen global, delapan regional, dan 63 pertemuan bilateral.

Isu strategis yang diperjuangkan mencakup perdamaian, penanggulangan kelaparan, narkotika, kemerdekaan Palestina, kesetaraan gender, tata kelola artificial intelligence (AI), dan perubahan iklim.

Penutup: tantangan dan langkah ke depan

Puan mengakui masih ada ruang perbaikan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi. Ia menegaskan keterbukaan terhadap kritik dan masukan sebagai bagian penting mekanisme demokrasi.

"Kritik tidak semestinya dipandang sebagai jarak antara rakyat dan DPR, melainkan sebagai bagian dari hubungan demokratis yang menjaga DPR RI tetap dekat dengan aspirasi dan kenyataan hidup rakyat,"

Rapat Paripurna Khusus itu juga menjadi momentum seremoni penyerahan Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2025–2026 kepada pimpinan lembaga negara dan seluruh fraksi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.