Komisi B: Alokasi P-APBD Jatim 2026 Dinilai Tak Proporsional

Surabaya — Komisi B DPRD Jawa Timur menilai alokasi anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Jatim 2026 belum proporsional. Meski sektor-sektor mitra Komisi B menyumbang 66,9% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim pada Triwulan II 2026, alokasi untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra hanya sekitar Rp1,36 triliun atau 4,56% dari total rancangan P-APBD.

Alokasi dinilai tidak sebanding dengan kontribusi ekonomi

Juru Bicara Komisi B, Ony Setiawan, menyatakan kekecewaannya atas porsi anggaran tersebut pada Senin (31/8/2026). Menurut Ony, angka itu tidak mencerminkan peran strategis sektor-sektor yang menjadi penopang ekonomi daerah.

"Namun, porsi alokasi anggaran yang dirancang untuk seluruh OPD mitra Komisi B hanya sebesar Rp1,36 triliun, atau sekitar 4,56 persen dari total Rancangan P-APBD Jatim 2026. Ini cukup disayangkan," ujar Ony.

Komisi B mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Triwulan II 2026 sebesar 5,72% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang tercatat 5,29%. Meski alokasi OPD mitra naik sekitar 8,69% dibanding APBD murni, Komisi B menilai kenaikan itu belum memadai untuk menjawab agenda strategis daerah.

Potensi SiLPA dan rekomendasi penggunaan anggaran

Komisi B juga menggarisbawahi adanya potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari belanja pegawai di sejumlah instansi. Ony meminta agar potensi tersebut direkonstruksi dan dialihkan ke program yang berdampak langsung pada masyarakat.

"Potensi SiLPA pegawai yang direkomendasikan untuk dialihkan antara lain sebesar Rp9 miliar di Dinas Kehutanan, Rp8,5 miliar di Dinas Peternakan untuk ketahanan pangan dan Rumah Sakit Hewan, Rp3 miliar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Rp2,1 miliar di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan," jelas Ony.

Usulan tambahan anggaran per OPD

Komisi B mengusulkan penambahan anggaran untuk memperkuat sektor riil, ketahanan pangan, dan UMKM. Rincian usulan yang disampaikan Komisi B sebagai berikut:

Catatan program dan evaluasi

Komisi B meminta evaluasi terhadap program yang belum menunjukkan hasil optimal. Dua sorotan utama adalah distribusi bibit tebu "Pendekar" di Dinas Perkebunan yang bermasalah kualitasnya, serta efektivitas anggaran dan output pelaksanaan Jatim Fest di Biro Perekonomian.

Penutup: harapan pada finalisasi P-APBD

Ony menegaskan usulan tersebut untuk memastikan anggaran daerah menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat. Ia berharap rekomendasi Komisi B menjadi acuan dalam pembahasan akhir.

"Seluruh catatan dan usulan ini kami harapkan menjadi acuan bagi Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jatim dalam proses finalisasi P-APBD 2026," pungkas Ony.