PDIP Soroti RAPBD Pasuruan 2027: Pinjaman Rp363 M, Pendidikan Rp5 M

KABUPATEN PASURUAN — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pasuruan mengkritisi Rancangan APBD 2027 dalam rapat paripurna, Senin (2/11/2026). Inti catatan meliputi rencana pinjaman daerah sebesar Rp 363 miliar, penurunan proyeksi pendapatan, besarnya belanja bantuan keuangan, serta alokasi belanja modal pendidikan yang minim, hanya sekitar Rp 5 miliar.

Sorotan terhadap rencana pinjaman Rp 363 miliar

Fraksi menyatakan dukungan bersyarat untuk pinjaman yang dinilai dapat mempercepat proyek strategis. Namun pelaksanaan harus rasional dan tidak mengancam keberlanjutan fiskal daerah. Pemerintah diminta mengungkap rincian penggunaan pinjaman per proyek, besaran bunga, biaya administrasi, tenor, masa tenggang, serta jadwal pembayaran pokok dan bunga.

"Jangan sampai pembayaran cicilan pinjaman justru mengurangi anggaran untuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pertanian, dan infrastruktur desa," kata Mujangki, juru bicara Fraksi.

Fraksi juga meminta kajian kemampuan fiskal selama masa pinjaman dan total kewajiban sampai pinjaman lunas. Kesiapan lahan, studi kelayakan, desain teknis, perizinan, dan mekanisme pengadaan untuk proyek yang dibiayai pinjaman harus jelas sebelum realisasi.

Penurunan proyeksi pendapatan dan belanja bantuan keuangan

Fraksi menyoroti penurunan proyeksi pendapatan pajak daerah. Pada Perubahan APBD 2026, pendapatan pajak tercatat lebih dari Rp 1,312 triliun, sedangkan dalam RAPBD 2027 diproyeksikan lebih dari Rp 1,136 triliun. DPRD meminta penjelasan penyebab penurunan beserta rincian sektor penerimaan.

Selain itu, fraksi meminta klarifikasi terhadap kelompok belanja transfer berupa bantuan keuangan yang mencapai Rp 576,37 miliar, termasuk peruntukan dan pembagian anggaran agar manfaatnya dapat dinilai secara objektif.

Strategi peningkatan PAD diharapkan tidak membebani pelaku ekonomi kecil seperti pedagang tradisional, petani, peternak, dan UMKM. Rekomendasi fraksi meliputi pemanfaatan aset daerah, digitalisasi pemungutan pajak, dan perbaikan layanan publik untuk meningkatkan penerimaan.

Belanja pendidikan dan layanan kesehatan

Fraksi menilai belanja pendidikan pada RAPBD 2027 mengalami penurunan, terutama pada belanja operasi dan belanja modal. Alokasi belanja modal sekitar Rp 5 miliar dinilai belum memadai untuk memenuhi kebutuhan sarana-prasarana pendidikan.

Di bidang kesehatan, fraksi mendorong kelanjutan dan peningkatan program Universal Health Coverage (UHC). Selain itu, diminta kajian pembangunan rumah sakit kecamatan untuk mengurangi kebutuhan rujukan ke luar daerah, dengan penentuan tipe rumah sakit sesuai kebutuhan layanan.

BUMDes dan pariwisata perlu dukungan terarah

Fraksi menyoroti banyak BUMDes yang belum pulih pasca pandemi dan masih kesulitan mengembangkan usaha. Pemerintah didorong memberikan dukungan permodalan sesuai ketentuan untuk menggerakkan ekonomi desa dan memulihkan destinasi wisata.

"Banyak BUMdes yang tidak bisa kembali bangkit akibat pandemi, ini harus diperhatikan," ujar Arifin, Ketua Fraksi.

Pengembangan pariwisata dinilai masih parsial. Fraksi meminta penjelasan arah kebijakan dan besaran anggaran untuk pengembangan terintegrasi, termasuk upaya mendorong wisatawan menginap di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Permintaan keterbukaan dan tindak lanjut

Fraksi PDI Perjuangan berharap semua catatan tersebut dijawab terperinci oleh pemerintah daerah dalam tahapan pembahasan RAPBD 2027. Keterbukaan soal kemampuan fiskal, prioritas belanja, dan manfaat proyek dibiayai pinjaman dinilai krusial agar kebijakan anggaran menjaga kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.