Pembahasan RAPBD Jember 2027 Molor, DPRD Minta Eksekutif Segera

JEMBER — Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jember 2027 belum dimulai hingga Senin (19/10/2026). DPRD menyebut penyebabnya karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) belum siap membuka pembahasan teknis dengan Badan Anggaran.

Status pembahasan

Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, mengatakan DPRD sudah menerima buku RAPBD 2027. Namun, pertemuan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum terlaksana.

“Sekarang bolanya ada di eksekutif. Kami menunggu eksekutif,”

Menurut Widarto, tahap Banggar–TAPD itu penting sebelum empat komisi DPRD mulai menyelaraskan anggaran sesuai bidang masing-masing. Ia berharap pembahasan dapat dimulai pekan depan.

Rincian angka dan sumber tutup selisih

RAPBD Jember 2027 memuat proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp4,521 triliun dan rencana belanja Rp5,508 triliun. Selisih sekitar Rp987 miliar direncanakan ditutup lewat pembiayaan.

Komponen pembiayaan yang tercantum meliputi perkiraan Silpa 2026 sebesar Rp200,4 miliar dan pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp786,5 miliar.

Alasan penundaan dan catatan DPRD

Widarto mengaku tidak mengetahui alasan pasti mengapa Pemkab belum memulai pembahasan. Ia menduga pemerintah daerah masih berkonsentrasi menyerap anggaran Perubahan APBD 2026.

“Jangan sampai terkesan sembrono. Ketika pembahasan sudah dimulai, baru terkuak banyak hal bahwa pemerintah kelihatan kurang siap,”

Politikus PDI Perjuangan itu menilai besarnya rencana anggaran membutuhkan pembahasan matang. Ia memperkirakan nilai Silpa 2026 bisa melampaui proyeksi, mengingat Silpa 2025 yang digunakan pada APBD 2026 mencapai lebih dari Rp500 miliar.

Jadwal paripurna dan respons Pemkab

Bupati Jember, Muhammad Fawait, telah menyampaikan nota pengantar RAPBD 2027 pada rapat paripurna DPRD 28 September 2026. Fraksi-fraksi memberi pandangan umum pada 1 Oktober, dan jawaban bupati disampaikan pada 5 Oktober 2026.

Meski rangkaian paripurna selesai, komunikasi teknis antara Banggar dan TAPD belum berjalan hingga 19 Oktober. Pejabat Sekretaris Daerah Jember, Achmad Imam Fauzi, menolak berkomentar terkait keterlambatan itu.

Implikasi dan langkah ke depan

DPRD meminta Pemkab menyiapkan program dan perhitungan anggaran secara cermat sebelum pembahasan dimulai. Waktu yang tersedia dinilai masih cukup untuk menguji rencana pendapatan dan belanja daerah jika proses segera berjalan.

Beberapa program prioritas dalam RAPBD 2027 meliputi pembangunan jalan, penerangan jalan umum, pengembangan dua rumah sakit daerah, serta dukungan program Kejar Paket untuk warga yang belum menamatkan pendidikan dasar dan menengah pertama.