Bupati Nias Selatan Ikuti Rakor Percepatan Rehabilitasi Pascabencana

Nias Selatan, 26 Oktober — Bupati Nias Selatan, Sokhiatulo Laia, mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana secara daring dari Ruang Rapat Bupati, Teluk Dalam. Rapat yang dipimpin pemerintah pusat ini membahas percepatan pendataan kerusakan, perencanaan rehabilitasi infrastruktur, dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak.

Peserta dan perwakilan daerah

Dalam kegiatan tersebut Bupati didampingi jajaran pemkab untuk memastikan sinergi pelaksanaan program. Hadir antara lain pimpinan perangkat daerah esensial yang terkait langsung dengan pemulihan pascabencana.

• Plh. Sekretaris Daerah Nias Selatan
• Kepala Bapperida
• Kepala BPBD
• Plt. Kepala Dinas Pendidikan
• Perwakilan Dinas Kesehatan
• Perwakilan Dinas Pertanian

Agenda utama rapat

Rapat koordinasi menekankan langkah-langkah percepatan pemulihan pascabencana. Fokus pembahasan meliputi pendataan kerusakan, skema prioritas rehabilitasi infrastruktur publik, serta strategi pemulihan ekonomi lokal. Pemerintah pusat mendorong standar pelaporan dan mekanisme koordinasi agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Komitmen pemerintah daerah

Pada kesempatan itu, Bupati Sokhiatulo Laia menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mendukung kebijakan percepatan yang dicanangkan pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya prinsip tata kelola dalam pelaksanaan program.

"Pemerintah Kabupaten Nias Selatan siap mendukung kebijakan percepatan dan memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan," tegas Sokhiatulo Laia.

Harapan dan tindak lanjut

Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terbangun sinergi yang solid antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sinergi itu dinilai penting untuk menjamin program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan terarah, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.

Langkah selanjutnya adalah penyelarasan data kerusakan dan penentuan prioritas penanganan pada tingkat kabupaten. Pemerintah daerah diinstruksikan menyiapkan laporan teknis dan rencana aksi untuk percepatan pelaksanaan di lapangan.