Menkeu Pantau MBG hingga KDMP di Jawa Tengah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau realisasi APBN dan pelaksanaan program prioritas pemerintah di Provinsi Jawa Tengah pada Jumat, 3 Juli 2026. Kunjungan itu bertujuan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta Program Sekolah Rakyat untuk memastikan penyerapan anggaran tepat sasaran.

Realisasi APBN dan kondisi ekonomi

Purbaya mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,89 persen, yang menunjukkan ketahanan daerah. Namun, ia menilai masih ada indikator ekonomi yang perlu diperkuat agar manfaat APBN lebih merata.

Dalam pernyataannya, Menkeu menegaskan bahwa pengawasan pelaksanaan program prioritas menjadi tugas penting kantor Kementerian Keuangan di daerah.

Capaian Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Untuk Program MBG, sampai pertengahan 2026 tercatat sekitar 9,16 juta penerima manfaat di Jawa Tengah. Program ini dilaksanakan melalui 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melibatkan 18.854 pemasok lokal.

Pelaksanaan MBG juga berdampak pada lapangan kerja dan ketahanan sosial. Data menunjukkan program ini menciptakan lebih dari 193 ribu lapangan kerja serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pendampingan SPPG dan kendala lapangan

Kantor Kementerian Keuangan di Jawa Tengah aktif memberikan pendampingan agar pelaksanaan MBG akuntabel dan tepat sasaran. Pendampingan dilakukan untuk mendeteksi kendala lebih awal dan mencari solusi cepat.

• SPPG Wonosari Gunting, Klaten
• SPPG Mertoyudan Sukerejo, Magelang
• SPPG Tengaran Bener, Semarang

"Pendampingan ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai ketentuan, akuntabel dan tepat sasaran. Sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan secara dini untuk segera dicarikan solusinya," ujar Menkeu Purbaya.

KDMP dan Sekolah Rakyat

Program KDMP telah membentuk 8.523 koperasi desa dan kelurahan di Jawa Tengah. Total volume transaksi tercatat lebih dari 43.000, yang diharapkan menjadi pengungkit ekonomi lokal.

Sementara itu, Program Sekolah Rakyat berjalan di 16 kabupaten/kota dengan 16 titik sekolah. Sekolah ini melayani 110 rombongan belajar dan 2.080 siswa, sebagai upaya pemerataan akses pendidikan berkualitas.

"Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah," kata Menkeu Purbaya.

Implikasi dan langkah ke depan

Purbaya menekankan pentingnya menjaga APBN sebagai instrumen fiskal yang sehat, responsif, dan akuntabel. Menurutnya, pengawalan program prioritas harus berlanjut agar APBN terus mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.

"APBN harus terus dijaga sebagai instrumen fiskal yang sehat, responsif, dan akuntabel. Sehingga dapat terus mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional," ujar Purbaya.

Dengan pemantauan dan pendampingan yang intens, pemerintah berharap program MBG, KDMP, dan Sekolah Rakyat dapat memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.