Puan Minta Perlindungan untuk Pekerja dan UMKM Terdampak Anak Krakatau

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang kehilangan penghasilan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Pernyataan itu disampaikan pada Senin, 7 September 2026, saat Puan menyoroti dampak ekonomi dan sosial erupsi. Ia menegaskan kebijakan keselamatan harus diimbangi perlindungan agar keluarga tidak harus memilih antara keselamatan dan penghasilan.

Perlindungan bagi pekerja harian, pedagang, dan UMKM

Puan menekankan perhatian khusus untuk kelompok yang paling rentan terhadap penurunan pendapatan. Kelompok ini antara lain pekerja harian, pedagang kecil, nelayan, dan pelaku UMKM yang aktivitasnya terganggu oleh abu vulkanik.

• Pekerja harian yang kehilangan kesempatan kerja akibat pembatasan aktivitas.
• Pedagang kecil dan pelaku UMKM yang mengalami penurunan pelanggan dan omzet.
• Nelayan yang terhambat melaut karena kondisi lingkungan dan keselamatan.

Puan meminta agar perlindungan diberikan secara merata, tanpa melihat perbedaan batas administrasi daerah.

Dampak pada transportasi dan penerbangan

Selain gangguan ekonomi lokal, sebaran abu vulkanik menyebabkan gangguan pada transportasi, khususnya penerbangan. Beberapa bandara sempat terdampak sehingga terjadi penundaan dan pembatalan penerbangan.

"Termasuk pengaturan ulang penerbangan yang tertunda agar penumpukan tidak berlanjut setelah bandara dibuka. Pastikan beban tidak ditanggung oleh masyarakat yang sudah mengalami kerugian waktu akibat penundaan penerbangan," ujar Puan.

Ia menekankan perlunya kebijakan pengaturan ulang penerbangan yang adil agar kerugian penumpukan tidak jatuh pada penumpang yang terdampak.

Koordinasi pemerintah pusat dan daerah

Puan meminta pemerintah pusat dan daerah bekerja sebagai satu kesatuan dalam penanganan dampak erupsi. Menurutnya, layanan dan stok kebutuhan dasar harus didistribusikan merata.

"Tidak boleh ada daerah yang siap dengan stok dan layanan memadai, sementara daerah lain membiarkan masyarakat kekurangan kebutuhan dasar," kata Puan.

Ia mengingatkan pentingnya sinergi antarkepala daerah agar respons tidak timpang antarwilayah.

Pendidikan anak dan informasi publik

Puan juga mengingatkan perlunya menjaga hak anak atas pendidikan selama kondisi belum memungkinkan. Sejumlah wilayah sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk mengurangi risiko paparan abu vulkanik.

Selain itu, ia meminta pemerintah terus memberikan informasi terbaru mengenai kondisi Anak Krakatau, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas sehari-hari berdasarkan data terkini.

Kesimpulannya, Puan menilai seluruh kebijakan penanganan erupsi harus diarahkan untuk meminimalkan beban masyarakat dan menjamin perlindungan sosial serta akses layanan dasar secara merata.