Puan Dorong Koordinasi Tangani Dampak Karhutla terhadap Kesehatan

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperluas fokus penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 1 September 2026, saat beberapa wilayah masih dalam status KLB.

Koordinasi lintas sektor jadi prioritas

Puan menekankan penanganan karhutla tidak dapat dilakukan satu pihak saja. Ia meminta ada sinergi antara kementerian, lembaga, dan komisi-komisi di DPR RI untuk memastikan langkah penanganan dan pemulihan berjalan menyeluruh.

"Karhutla saat ini sudah dilaksanakan KLB, dan kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi. Dan juga antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya selesai,"

Dampak pada kesehatan dan pendidikan

Menurut Puan, ancaman kabut asap menimbulkan masalah kesehatan yang membutuhkan respons cepat. Selain itu, gangguan terhadap proses pembelajaran di daerah terdampak juga harus diantisipasi agar tidak memperburuk kondisi sosial dan pendidikan anak-anak.

Langkah DPR dan tindak lanjut

Puan menyatakan DPR akan mendorong rapat koordinasi untuk mematangkan langkah antisipasi dan pemulihan pasca-karhutla. Ia menyebut alat kelengkapan dewan akan menindaklanjuti masalah ini melalui kerja lintas komisi.

Secara rinci, DPR akan meminta:

• Koordinasi lintas kementerian di tingkat pemerintahan.
• Koordinasi lintas komisi di DPR untuk penanganan paska-karhutla.
• Penanganan khusus terhadap dampak kesehatan dan gangguan pendidikan.

Puan menegaskan perlunya rapat terpadu antara pimpinan DPR dan instansi terkait untuk memastikan kebijakan dan program pemulihan berjalan sinkron. "Ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi memang harus koordinasi bersama," ujarnya.

Implikasi ke depan

Permintaan Puan menunjukkan DPR akan aktif mengawasi proses pemulihan setelah kebakaran. Jika koordinasi lintas kementerian dan lintas komisi terlaksana, diharapkan respons terhadap masalah kesehatan dan gangguan pendidikan bisa lebih terarah dan berkelanjutan.