Puan Serahkan Laporan Kinerja DPR Sidang 2025-2026 kepada Seluruh Fraksi

Ketua DPR RI Puan Maharani menyerahkan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 kepada pimpinan lembaga negara dan seluruh fraksi, usai pidato pada Rapat Paripurna Khusus memperingati HUT ke-81 DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 September 2026. Penyerahan ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban DPR kepada rakyat atas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi parlemen selama satu tahun sidang.

Penyerahan Laporan dan Hadirnya Pimpinan DPR

Puan memimpin rapat didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Laporan diserahkan langsung kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, serta pimpinan delapan fraksi di DPR RI.

Tema dan Orientasi Kerja

Dalam laporan, DPR mengusung tema "DPR RI Berdampak: Wujudkan Daulat Rakyat melalui Parlemen Modern, Demokratis, dan Responsif". Menurut Puan, tema ini menegaskan orientasi kerja DPR pada hasil dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, bukan sekadar jumlah kegiatan atau undang-undang.

"Kinerja DPR RI sebagai wakil rakyat pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak yang dikerjakan. Akan tetapi seberapa berarti hasil kerja DPR RI bagi kehidupan rakyat,"

Capaian Kinerja Tahun Sidang 2025-2026

DPR mencatat sejumlah capaian utama selama tahun sidang 2025-2026. Pencapaian itu disampaikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban lembaga kepada publik.

• Undang-undang: Telah diselesaikan 16 Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
• Rapat: Total 1.377 rapat, yang terdiri atas:

• 332 rapat fungsi legislasi
• 309 rapat fungsi anggaran
• 736 rapat fungsi pengawasan

Pengaduan Masyarakat

Sejak Agustus 2025 hingga Agustus 2026, DPR menerima 9.205 pengaduan masyarakat. Rinciannya sebagai berikut:

• 7.055 pengaduan melalui surat
• 2.011 pengaduan melalui website DPR RI
• 139 pengaduan melalui alat kelengkapan Dewan

Puan menegaskan laporan kinerja akan disampaikan secara lengkap kepada semua kalangan sebagai bentuk pertanggungjawaban DPR kepada rakyat.

Implikasi dan Langkah Ke Depan

Penyerahan laporan ini menjadi tolok ukur akuntabilitas DPR. Ke depan, fokus DPR dinyatakan bergeser ke hasil yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Laporan lengkap dijanjikan akan tersedia untuk publik sebagai bahan evaluasi dan dialog.