Menko Polkam: Perkuat Penguasaan Ruang Digital Hadapi DFK
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, meminta pemerintah memperkuat penguasaan ruang digital untuk menangkal penyebaran disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK). Pernyataan itu disampaikan dalam Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Jakarta, Selasa, 1 September 2026. Menurut Djamari, langkah ini penting karena arus informasi di dunia maya berpotensi mengubah opini publik dan karakter masyarakat.
DFK jadi ancaman nyata di ruang digital
Djamari menilai ruang digital kini menjadi medan strategis yang mempengaruhi cara berpikir dan perilaku masyarakat. Ia menunjukkan media sosial sebagai salah satu saluran utama penyebaran konten negatif yang jika tak diantisipasi bisa berdampak luas.
- Disinformasi
- Fitnah
- Kebencian
Kata-kata dari Menko Polkam
"Medan digital sekarang sangat strategis. Saya ibaratkan sebagai Padang Kurusetra atau medan tempur yang sangat besar," ujar Djamari saat membuka forum Bakohumas.
Dampak pada opini publik dan karakter
Dalam penilaiannya, arus informasi di ruang digital tidak hanya membentuk opini tetapi juga dapat memengaruhi pola pikir hingga karakter sebuah bangsa. Paparan konten negatif seperti bahasa kasar dan materi tak senonoh dikhawatirkan mereduksi ketahanan moral dan sikap optimis warga.
"Jangan sampai kita lengah sehingga karakter bangsa ini berubah menjadi lemah, mudah menyerah, dan pesimis. Kita tidak bisa menyerahkan negeri ini kepada orang-orang yang pesimis," tambah Djamari.
Permintaan dan urgensi
Djamari menegaskan perlunya penguatan penguasaan ruang digital sebagai respons terhadap perkembangan tersebut. Ia meminta agar pemerintah memandang serius peran medan digital dalam membentuk wacana publik dan karakter sosial.
Permintaan ini menjadi penegasan bahwa pengelolaan informasi di ranah digital perlu mendapat perhatian lebih besar dari pemangku kepentingan negara, mengingat potensi dampaknya terhadap stabilitas sosial dan politik.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Puan Dorong Koordinasi Tangani Dampak Karhutla terhadap Kesehatan
Puan Maharani minta koordinasi lintas kementerian dan DPR untuk antisipasi dampak karhutla terhadap kesehata...
Pagu Anggaran RRI 2027 Dipatok Rp943 Miliar, Turun Rp3,87 Miliar
Pagu anggaran RRI 2027 ditetapkan Rp943,054 miliar, turun Rp3,874 miliar dari 2026; komposisi belanja tetap...
Idrus Marham Puji DPR atas Komitmen Percepatan RUU Perampasan Aset
Idrus Marham mengapresiasi DPR yang berkomitmen mempercepat RUU Perampasan Aset setelah aksi aspirasi 27 Agu...
Puan Serahkan Laporan Kinerja DPR Sidang 2025-2026 kepada Seluruh Fraksi
Ketua DPR Puan Maharani menyerahkan Laporan Kinerja DPR Sidang 2025-2026, mencakup 16 UU, 1.377 rapat, dan 9...
Puan: DPR Selesaikan 16 RUU Jadi UU pada Tahun Sidang 2025-2026
Puan Maharani menyatakan DPR telah mengesahkan 16 RUU jadi UU pada Tahun Sidang 2025-2026, dengan peningkata...
Pemerintah Perluas Rumah Cahaya untuk Pahlawan dan Keluarga
Pemerintah dan BTN kembangkan Program Rumah Cahaya sebagai penghargaan hunian bagi veteran, mantan atlet, da...