Puan: Kebutuhan Warga Terdampak Gempa NTT Harus Segera Dipenuhi
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa magnitudo 7 yang mengguncang Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi, 15 Agustus 2026. Puan menekankan percepatan pendataan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan penanganan pascagempa berjalan efektif.
Kerusakan dan korban
Guncangan kuat dirasakan di sejumlah wilayah utara Flores, termasuk Maumere, Ngada, dan Manggarai. Gempa juga menyebabkan kerusakan bangunan, sebagian runtuh, dan memicu kepanikan warga.
Hingga Sabtu pukul 15.00 WIB dilaporkan 38 orang meninggal dunia dan sejumlah warga luka-luka. Dua korban tercatat sebagai ibu dan anak yang tewas akibat tertimpa reruntuhan rumah.
Permintaan DPR kepada pemerintah
Puan menyatakan keprihatinan atas bencana ini dan mendesak respons cepat dari pemerintah pusat dan daerah. Ia meminta prioritas pada pemenuhan kebutuhan dasar korban, seperti tempat pengungsian, layanan kesehatan, makanan, dan air bersih.
"Pimpinan DPR menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa besar di NTT. Pemerintah harus bergerak cepat untuk menangani dampak gempa, dan merespons cepat kebutuhan warga terdampak,"
Puan juga menyampaikan, "Duka cita mendalam kami sampaikan bagi para korban dan keluarga. Semoga korban yang mengalami luka-luka juga dapat segera pulih."
Pendataan dan penanganan pascagempa
Pemerintah Provinsi NTT masih melakukan pendataan korban dan kerusakan, terutama di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau. Puan menegaskan pentingnya mempercepat proses ini agar bantuan bisa disalurkan secara tepat dan cepat.
"Pendataan yang cepat dapat memudahkan penanganan pascagempa. Sehingga kebutuhan korban dapat segera diberikan,"
Dampak lintas wilayah dan status tsunami
Getaran gempa terasa hingga provinsi tetangga, seperti Kabupaten Bima di Nusa Tenggara Barat serta Kepulauan Selayar dan Bulukumba di Sulawesi Selatan. Di beberapa lokasi, gempa memicu gelombang kecil.
Waspada tsunami sempat dikeluarkan namun kemudian dicabut setelah ancaman dinyatakan mereda. Di Selayar dan Bulukumba, warga sempat mengevakuasi diri ke dataran lebih tinggi ketika terdeteksi gelombang sekitar 0,5 meter.
Imbauan dan langkah selanjutnya
Puan meminta pemerintah tetap memantau situasi meski peringatan dini tsunami telah dicabut. Ia menganjurkan agar masyarakat menjauhi garis pantai sampai kondisi stabil dan informasi resmi disampaikan.
"Meski peringatan dini tsunami telah dicabut, pemerintah harus terus melakukan pemantauan dan memberikan informasi perkembangan situasi kepada masyarakat,"
Penanganan darurat, percepatan pendataan dan distribusi bantuan menjadi kunci mengurangi dampak lanjutan serta mempercepat pemulihan warga terdampak.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...