Puan: Kebutuhan Warga Terdampak Gempa NTT Harus Segera Dipenuhi
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa magnitudo 7 yang mengguncang Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi, 15 Agustus 2026. Puan menekankan percepatan pendataan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan penanganan pascagempa berjalan efektif.
Kerusakan dan korban
Guncangan kuat dirasakan di sejumlah wilayah utara Flores, termasuk Maumere, Ngada, dan Manggarai. Gempa juga menyebabkan kerusakan bangunan, sebagian runtuh, dan memicu kepanikan warga.
Hingga Sabtu pukul 15.00 WIB dilaporkan 38 orang meninggal dunia dan sejumlah warga luka-luka. Dua korban tercatat sebagai ibu dan anak yang tewas akibat tertimpa reruntuhan rumah.
Permintaan DPR kepada pemerintah
Puan menyatakan keprihatinan atas bencana ini dan mendesak respons cepat dari pemerintah pusat dan daerah. Ia meminta prioritas pada pemenuhan kebutuhan dasar korban, seperti tempat pengungsian, layanan kesehatan, makanan, dan air bersih.
"Pimpinan DPR menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa besar di NTT. Pemerintah harus bergerak cepat untuk menangani dampak gempa, dan merespons cepat kebutuhan warga terdampak,"
Puan juga menyampaikan, "Duka cita mendalam kami sampaikan bagi para korban dan keluarga. Semoga korban yang mengalami luka-luka juga dapat segera pulih."
Pendataan dan penanganan pascagempa
Pemerintah Provinsi NTT masih melakukan pendataan korban dan kerusakan, terutama di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau. Puan menegaskan pentingnya mempercepat proses ini agar bantuan bisa disalurkan secara tepat dan cepat.
"Pendataan yang cepat dapat memudahkan penanganan pascagempa. Sehingga kebutuhan korban dapat segera diberikan,"
Dampak lintas wilayah dan status tsunami
Getaran gempa terasa hingga provinsi tetangga, seperti Kabupaten Bima di Nusa Tenggara Barat serta Kepulauan Selayar dan Bulukumba di Sulawesi Selatan. Di beberapa lokasi, gempa memicu gelombang kecil.
Waspada tsunami sempat dikeluarkan namun kemudian dicabut setelah ancaman dinyatakan mereda. Di Selayar dan Bulukumba, warga sempat mengevakuasi diri ke dataran lebih tinggi ketika terdeteksi gelombang sekitar 0,5 meter.
Imbauan dan langkah selanjutnya
Puan meminta pemerintah tetap memantau situasi meski peringatan dini tsunami telah dicabut. Ia menganjurkan agar masyarakat menjauhi garis pantai sampai kondisi stabil dan informasi resmi disampaikan.
"Meski peringatan dini tsunami telah dicabut, pemerintah harus terus melakukan pemantauan dan memberikan informasi perkembangan situasi kepada masyarakat,"
Penanganan darurat, percepatan pendataan dan distribusi bantuan menjadi kunci mengurangi dampak lanjutan serta mempercepat pemulihan warga terdampak.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
BGN Bongkar Potongan Rp1.500–Rp2.000 per Porsi MBG
BGN temukan potongan Rp1.500–Rp2.000 per porsi MBG yang menurunkan kualitas makanan; BGN ancam putus kerja s...
KM Virgo Ditarget Diangkat Oktober 2026
PT Virgo Karya menargetkan pengangkatan KM Virgo di Laut Jawa pada Oktober 2026 setelah komunikasi positif d...
Gempa M5,9 Sumba Barat Daya Tak Berpotensi Tsunami
BMKG: gempa M5,9 di Sumba Barat Daya (4 Okt 2026) tak berpotensi tsunami; warga diminta waspada terhadap ban...
Basarnas Hentikan Penyelaman KM Virgo Transport 8
Basarnas menghentikan penyelaman KM Virgo Transport 8 pada hari ke-21 karena kondisi jasad dan struktur kapa...
Peringatan 4 Oktober: Dari Hari Hewan hingga Pekan Antariksa
4 Oktober menandai Hari Hewan Sedunia, Hari Jadi Banten, awal Pekan Kesadaran Penyakit Mental, dan pembukaan...
Pemerintah Didesak Sesuaikan PTKP Sesuai Laju Inflasi
Pakar dan buruh mendesak penyesuaian PTKP yang belum berubah sejak 2016 untuk menjaga daya beli; keputusan a...