Program 2027: Puan Tekankan Satu Kesatuan Politik Pembangunan
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa Program 2027 dengan tema "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat" harus dijalankan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pernyataan itu disampaikan pada rapat gabungan DPR/MPR/DPD RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Makna tema: pertumbuhan harus berpadu dengan pemerataan
Puan menjelaskan tema kebijakan fiskal 2027 tidak sekadar slogan. Menurutnya, itu adalah komitmen untuk menyatukan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sebagai tujuan bersama negara.
Ia mencontohkan bidang yang harus dikerjakan secara terpadu, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, bidang pendidikan dan kesehatan, hingga hilirisasi industri dan penurunan kemiskinan.
"Program Kerja Prioritas Nasional Tahun 2027 harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, Pendidikan, Kesehatan, hilirisasi, hingga penurunan kemiskinan,"
APBN 2027: keadilan fiskal dan kehati-hatian defisit
Puan menekankan pembahasan dan penyusunan APBN 2027 harus mempertimbangkan sejumlah prinsip. Pendapatan negara perlu dihimpun secara optimal, namun pembebanan tidak boleh melemahkan daya beli masyarakat atau keberlangsungan dunia usaha.
Selain itu, ia meminta agar pengelolaan defisit dan utang dilakukan dengan hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dinilai dari manfaat, risiko, dan beban bagi generasi mendatang.
"Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil,"
Pusat perhatian: kualitas belanja dan transfer ke daerah
Puan menegaskan kualitas belanja negara dan efektivitas transfer ke daerah harus menjadi ukuran utama. Transfer yang tepat akan memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan di daerah tertinggal maupun perbatasan.
Ia juga mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan APBN bukan besarnya angka, melainkan sejauh mana anggaran itu mampu mengubah kehidupan rakyat menjadi lebih baik.
"Melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karenanya, ukuran keberhasilan menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat hidup lebih baik,"
Ruang publik dan tantangan digital
Puan menyatakan penting menjaga ruang publik agar tidak dikuasai politik kebencian dan polarisasi, terutama di tengah ketidakpastian global dan arus informasi yang deras.
Menurutnya perkembangan ruang digital membuka peluang besar bagi masyarakat memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberi kritik. Namun ia mengingatkan perlunya pengelolaan yang tetap menjunjung persatuan.
Kesimpulannya, Puan meminta agar Program 2027 dan penyusunan APBN dirancang sebagai rangkaian kebijakan yang saling terkait dan berpihak pada pemerataan. Pemerintah dan DPR diminta bekerja bersama, memastikan kebijakan fiskal mendukung pertumbuhan sekaligus menjamin keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemenbud Usulkan Tari Zapin ke UNESCO untuk Perkuat Pelestarian
Kementerian Kebudayaan mengusulkan Tari Zapin ke UNESCO (29 Sept 2026) untuk memperkuat pelestarian lintas g...
Korlantas Buka Layanan Blokir ETLE di Samsat Seluruh Indonesia
Korlantas membuka layanan pengurusan blokir ETLE langsung di Samsat mulai 30 September 2026 untuk memudahkan...
STNK Digital Resmi Berlaku, Pengendara Tak Perlu Bawa STNK Fisik
Korlantas luncurkan STNK Digital lewat aplikasi Digital Korlantas; dokumen elektronik ini setara hukum denga...
Basarnas Alihkan Pencarian Jurnalis ke Operasi SAR Rutin
Basarnas tetap melanjutkan pencarian lima jurnalis lewat operasi SAR rutin; pencarian berlangsung 24 jam ses...
Wamensos Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan
Wamensos mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan; Pemkab sediakan lahan 8,1 ha untuk m...
Menko Pangan Tawarkan Insentif Karbon untuk Investor Hijau
Menko Pangan Zulkifli Hasan tawarkan insentif pasar karbon untuk tarik investasi hijau di sektor pangan, sam...