Prabowo: Bansos Gratis dan Mudah Diakses lewat Digitalisasi

Presiden Prabowo Subianto menegaskan warga tidak mampu tidak boleh terbebani biaya saat mengakses bantuan sosial. Pernyataan itu disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 pada Jumat, 14 Agustus 2026, ketika memaparkan percepatan pendaftaran bansos melalui digitalisasi agar lebih mudah dan tepat sasaran.

Percepatan pendaftaran lewat digitalisasi

Menurut Presiden, pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan kini dapat dipersingkat menjadi hitungan menit atau jam. Langkah ini dirancang agar keluarga miskin tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk membuktikan kondisi ekonomi mereka.

“Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75 sampai 200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu,”

Pemerintah melaporkan beberapa capaian awal digitalisasi pendaftaran bansos:

• 153 kabupaten/kota di 38 provinsi telah menerapkan sistem.
• Lebih dari 3 juta keluarga sudah terdaftar dalam sistem.
• Target implementasi nasional: 49 juta keluarga, atau >50% keluarga Indonesia.

“Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia,”

Ekspansi ke semua program bantuan

Prabowo menegaskan digitalisasi tidak hanya untuk satu jenis bantuan. Sistem akan diperluas ke berbagai program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan transparansi.

“Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda Pro-Kesra terintegrasi,”

Pelayanan kesehatan gratis dan peningkatan fasilitas

Selain bansos, Presiden juga memaparkan perkembangan program cek kesehatan gratis yang diluncurkan pada Februari 2025. Program ini telah menjangkau 108 juta orang sampai pertengahan 2026.

“Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta, dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode,”

Layanan tersebut kini tersedia di 10.255 Puskesmas di 38 provinsi. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Beberapa capaian lainnya:

• 66 rumah sakit umum daerah dibangun atau ditingkatkan.
• 20 rumah sakit umum daerah baru telah dibangun dan beroperasi.
• Negara menanggung penuh iuran JKN bagi 96,8 juta warga tidak mampu.

“Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia,”

Implikasi dan langkah ke depan

Dengan mempercepat digitalisasi pendaftaran bansos, pemerintah berharap bantuan menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan bermartabat bagi penerima. Target nasional 49 juta keluarga akan menjadi tolok ukur keberhasilan fase implementasi berikutnya.

Perluasan sistem ke subsidi dan program lain akan diawasi untuk memastikan akses tanpa biaya bagi keluarga kurang mampu dan peningkatan efektivitas program perlindungan sosial.