Pemerintah Prioritaskan Daerah Stunting untuk Percepatan MBG

Pemerintah mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah dengan angka stunting tinggi, dimulai di Papua Pegunungan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi lintas kementerian di Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu, 29 Juli 2026, untuk membenahi tata kelola MBG agar lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Prioritas wilayah dan target waktu

Pemerintah memutuskan menyelesaikan pemasangan dan operasional lebih dari 13 ribu titik baru Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bertahap. Daerah dengan prevalensi stunting tinggi akan diprioritaskan dan dipercepat pembukaannya.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan target penyelesaian untuk provinsi tertinggal tersebut relatif singkat.

"Yang daerah tertinggal, yang stuntingnya tinggi seperti Papua Pegunungan, Papua, NTT, itu kita selesaikan satu bulan ini. Sebagian besar yang lain perlu waktu dua bulan untuk kita selesaikan,"

Pemutakhiran data dan validasi SPPG

Sebagai bagian dari pembenahan, pemerintah akan memutakhirkan data sekitar 63,5 juta penerima manfaat MBG dan memvalidasi kembali sekitar 27 ribu SPPG. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan fasilitas yang ada dimanfaatkan optimal.

Sebanyak 1.897 SPPG sempat disuspensi sementara untuk evaluasi dan penegakan standar operasional.

Pengawasan digital dan penindakan pelanggaran

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pembenahan MBG fokus pada penindakan pelanggaran, penguatan pengawasan operasional berbasis sistem digital, dan peningkatan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Semua dugaan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan hukum.

"Trust is good, control is better. Kita tidak bisa hanya percaya saja, tapi bagaimana memonitor semua kegiatan kepala dapur itu by system,"

BGN menyatakan sistem digital akan memantau tahapan mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan, pengemasan, distribusi, hingga penerimaan makanan oleh penerima manfaat. Portal digital juga disiapkan agar masyarakat dapat mengakses informasi menu, kandungan gizi, lokasi dapur, dan identitas kepala SPPG.

Standar gizi dan evaluasi berkala

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Kementerian Kesehatan bersama BGN akan menetapkan sasaran penerima dan standar gizi MBG sebelum 5 Agustus 2026, dengan melibatkan ahli gizi. Setelah itu, SPPG yang siap di daerah prioritas akan segera dibuka.

"Sebelum tanggal 5 Agustus kami bersama BGN akan duduk bersama ahli-ahli gizi menentukan target penerima dan standar makanannya. Setelah itu SPPG yang sudah siap di daerah dengan angka stunting tinggi akan segera dibuka,"

Kementerian Kesehatan juga akan melakukan evaluasi berkala terhadap status gizi penerima untuk mengukur efektivitas program dan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan.

Dengan pemutakhiran data, validasi SPPG, dan pengawasan berbasis digital, pemerintah menargetkan perbaikan cepat dalam tata kelola MBG dan peningkatan akuntabilitas program di wilayah yang paling membutuhkan.