KTP2JB dan KPPU Teken Kerja Sama Perkuat Pengawasan Platform Digital
KTP2JB dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menandatangani perjanjian kerja sama untuk memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Penandatanganan berlangsung di Jakarta pada Rabu, 29 Juli 2026, dan bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Kerja sama ini akan menekankan koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama antar-lembaga.
Penilaian KTP2JB: Kepatuhan Masih Rendah
Ketua KTP2JB, Suprapto Sastro Atmojo, menyatakan hasil pemantauan menunjukkan kepatuhan platform digital berada pada kategori rendah. Menurutnya, banyak perusahaan belum menjalankan tanggung jawab sesuai ketentuan dalam Perpres tersebut.
"Sejauh ini, dalam penilaian komite, perusahaan platform digital masih belum laksanakan tanggung jawabnya secara penuh. Penilaiannya masuk dalam kategori rendah," kata Suprapto di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2026.
Ia menegaskan harapannya agar kerja sama ini tidak sekadar seremoni. Implementasi nyata diperlukan agar pelaksanaan aturan memberi dampak pada keberlanjutan industri media.
Ruang Lingkup dan Tujuan Kerja Sama
Kerja sama difokuskan pada penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan kepatuhan. Poin utama meliputi koordinasi pengawasan, pertukaran data, serta penyusunan kajian dan rekomendasi kebijakan bersama.
Langkah ini juga diarahkan untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sehingga dapat menjaga persaingan usaha sehat dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
KPPU: Pengawasan untuk Tata Kelola Ekonomi Digital
Ketua KPPU menilai kolaborasi antarlembaga menjadi kebutuhan untuk mengawal ekosistem digital yang cepat berubah. Ia menekankan peran pengawasan dalam menyeimbangkan inovasi, persaingan usaha, dan kepentingan publik.
"Kerjasama menjadi pondasi penting agar inovasi terus berkembang dalam koridor hukum, persaingan usaha yang sehat dan kepentingan publik. Karena itu, kolaborasi antarlembaga bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan," ujar Gopprera Panggabean.
Gopprera menambahkan posisi strategis platform digital menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Dengan kerja sama ini, KPPU berharap koordinasi dan kajian bersama dapat memperkuat tata kelola ekonomi digital.
Dampak bagi Industri Media dan Tindak Lanjut
Para pihak berharap pengawasan yang lebih ketat memberi efek positif pada keberlanjutan industri media, terutama jurnalisme berkualitas yang terdampak model bisnis platform digital. Selain itu, kebijakan adaptif dinilai penting untuk merespons inovasi teknologi tanpa mengorbankan persaingan sehat.
Ke depan, langkah konkret yang perlu diambil termasuk pembentukan mekanisme pertukaran data rutin dan penyusunan timeline implementasi kepatuhan bagi platform. Pemantauan berkelanjutan akan menjadi kunci menilai efektivitas kerja sama ini.
Penandatanganan kerja sama antara KTP2JB dan KPPU menjadi sinyal bahwa pengawasan terhadap platform digital akan semakin terorganisir. Outcome konkret masih perlu dipantau untuk memastikan kepatuhan dan keberlanjutan industri yang lebih baik.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...