KTP2JB dan KPPU Teken Kerja Sama Perkuat Pengawasan Platform Digital

KTP2JB dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menandatangani perjanjian kerja sama untuk memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Penandatanganan berlangsung di Jakarta pada Rabu, 29 Juli 2026, dan bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Kerja sama ini akan menekankan koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama antar-lembaga.

Penilaian KTP2JB: Kepatuhan Masih Rendah

Ketua KTP2JB, Suprapto Sastro Atmojo, menyatakan hasil pemantauan menunjukkan kepatuhan platform digital berada pada kategori rendah. Menurutnya, banyak perusahaan belum menjalankan tanggung jawab sesuai ketentuan dalam Perpres tersebut.

"Sejauh ini, dalam penilaian komite, perusahaan platform digital masih belum laksanakan tanggung jawabnya secara penuh. Penilaiannya masuk dalam kategori rendah," kata Suprapto di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2026.

Ia menegaskan harapannya agar kerja sama ini tidak sekadar seremoni. Implementasi nyata diperlukan agar pelaksanaan aturan memberi dampak pada keberlanjutan industri media.

Ruang Lingkup dan Tujuan Kerja Sama

Kerja sama difokuskan pada penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan kepatuhan. Poin utama meliputi koordinasi pengawasan, pertukaran data, serta penyusunan kajian dan rekomendasi kebijakan bersama.

Langkah ini juga diarahkan untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sehingga dapat menjaga persaingan usaha sehat dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

KPPU: Pengawasan untuk Tata Kelola Ekonomi Digital

Ketua KPPU menilai kolaborasi antarlembaga menjadi kebutuhan untuk mengawal ekosistem digital yang cepat berubah. Ia menekankan peran pengawasan dalam menyeimbangkan inovasi, persaingan usaha, dan kepentingan publik.

"Kerjasama menjadi pondasi penting agar inovasi terus berkembang dalam koridor hukum, persaingan usaha yang sehat dan kepentingan publik. Karena itu, kolaborasi antarlembaga bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan," ujar Gopprera Panggabean.

Gopprera menambahkan posisi strategis platform digital menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Dengan kerja sama ini, KPPU berharap koordinasi dan kajian bersama dapat memperkuat tata kelola ekonomi digital.

Dampak bagi Industri Media dan Tindak Lanjut

Para pihak berharap pengawasan yang lebih ketat memberi efek positif pada keberlanjutan industri media, terutama jurnalisme berkualitas yang terdampak model bisnis platform digital. Selain itu, kebijakan adaptif dinilai penting untuk merespons inovasi teknologi tanpa mengorbankan persaingan sehat.

Ke depan, langkah konkret yang perlu diambil termasuk pembentukan mekanisme pertukaran data rutin dan penyusunan timeline implementasi kepatuhan bagi platform. Pemantauan berkelanjutan akan menjadi kunci menilai efektivitas kerja sama ini.

Penandatanganan kerja sama antara KTP2JB dan KPPU menjadi sinyal bahwa pengawasan terhadap platform digital akan semakin terorganisir. Outcome konkret masih perlu dipantau untuk memastikan kepatuhan dan keberlanjutan industri yang lebih baik.