Prabowo Tunjuk Nanik Sudaryati Deyang Pimpin Badan Gizi Nasional
Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2 Juni 2026 di Istana Negara. Pergantian ini dilakukan untuk penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional.
Perombakan pimpinan BGN
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai pengganti. Selain itu, Presiden mengangkat Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.
Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian di Badan Gizi Nasional. Saudari Nanik Sudaryati Deyang ditunjuk sebagai Kepala BGN yang baru, kata Prasetyo Hadi di Istana Negara, Selasa, 2 Juni 2026.
Susunan pimpinan baru
Perombakan ini tidak hanya mengganti kepala lembaga, tetapi juga menata kembali jajaran wakil kepala. Susunan pimpinan baru bertujuan untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan program gizi.
- Kepala BGN: Nanik Sudaryati Deyang
- Wakil Kepala BGN: Agustina Arumsari
- Wakil Kepala BGN: Mayjen TNI Trenggono
Penghargaan untuk pejabat sebelumnya
Prasetyo Hadi juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian pejabat yang diganti. Dia menyinggung kontribusi Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya selama menjabat di BGN.
Tugas dan program BGN
Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mengoordinasikan pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat. Salah satu program prioritas yang menjadi fokus BGN adalah Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Pemerintah menegaskan program MBG akan terus berjalan dan diperkuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang merata dan berkelanjutan.
Warisan kepemimpinan sebelumnya
Dadan Hindayana adalah Kepala BGN pertama yang dilantik sejak pembentukan lembaga ini. Pada masa kepemimpinannya, BGN mengembangkan jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah untuk mempercepat pemenuhan gizi masyarakat.
Dengan susunan pimpinan baru, pemerintah berharap koordinasi dan pelaksanaan program gizi, termasuk MBG, semakin efektif. Ke depan, perhatian akan tertumpu pada implementasi program di lapangan dan penguatan jaringan layanan gizi di daerah.
Berita Terkait
MaiA: Platform AI Permudah Rencana Perjalanan Wisatawan
Kemenpar meluncurkan MaiA, platform AI untuk memudahkan penyusunan rencana perjalanan dan mempromosikan dest...
Pelemahan Rupiah Dongkrak Daya Saing Pariwisata Indonesia
Pelemahan rupiah membuat Indonesia lebih murah bagi wisatawan asing, mendorong kunjungan dari Asia meski tan...
Gede Narayana Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat
Gede Narayana resmi ditunjuk sebagai Wakil Ketua KIP menggantikan Arya Sandhiyudha; penetapan melalui rapat...
Pemerintah Siapkan Sanksi Publik bagi Pelanggar Uji Tuntas HAM
KemenHAM siapkan sanksi, termasuk publikasi identitas, bagi perusahaan >2.000 pekerja yang tak lapor uji tun...
DPR: Diplomasi Presiden Kunci Hadapi Tantangan Geopolitik
DPR menilai diplomasi presiden penting hadapi gejolak geopolitik; masukan publik layak dipertimbangkan, tapi...
UNDP: Uji Tuntas HAM Kini Wajib bagi Perusahaan Global
UNDP: uji tuntas HAM kini mengikat secara hukum dan jadi tuntutan investor; perusahaan Indonesia harus terap...