Prabowo Minta Maaf ke Delapan Dubes atas Keterlambatan Surat Kepercayaan
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada delapan duta besar negara sahabat pada Senin, 8 Juni 2026, di Istana Kepresidenan, Jakarta. Permintaan maaf itu terkait keterlambatan menerima Surat Kepercayaan (Letter of Credence) yang disebabkan oleh padatnya agenda kepala negara dan situasi global yang menuntut perhatian penuh.
Alasan keterlambatan menurut Kementerian Luar Negeri
Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anis Matta, menjelaskan bahwa tidak ada unsur penundaan disengaja dalam penyerahan kredensial. Menurutnya, alasan utama adalah jadwal kerja Presiden yang sangat padat sejak pelantikan.
"Tadi Presiden sudah menyampaikan, beliau meminta maaf atas keterlambatan ini kepada seluruh para dubes. Dan murni lebih banyak karena faktor jadwal yang sangat padat dari beliau,"
"Tidak ada niat sama sekali untuk menunda-nunda pemberian kredensial ini, sama sekali tidak. Murni karena masalah jadwal yang sangat padat saja,"
Anis Matta menambahkan bahwa fokus Presiden juga tersita oleh penanganan situasi global, termasuk ketegangan akibat perang di Timur Tengah.
Respons para duta besar
Menurut Anis, para dubes memahami kondisi tersebut dan tidak mempersoalkan penyerahan surat kepercayaan yang tertunda. Situasi internasional yang tidak pasti membuat para perwakilan asing memberi toleransi lebih terhadap agenda protokoler.
"Bagus semuanya (respon), mereka bisa mengerti situasinya dan situasi global seperti sekarang ini, orang bisa mengerti situasinya ya. Jadi tidak ada masalah pada dasarnya gitu ya,"
Negara yang terlibat
Delapan duta besar yang mengalami keterlambatan penyerahan kredensial berasal dari negara-negara berikut:
- Filipina
- Sri Lanka
- Ceko
- Yunani
- Palestina
- Lebanon
- Korea Selatan
- Saint Lucia dan perwakilan Karibia
Implikasi dan langkah ke depan
Permintaan maaf resmi ini menegaskan bahwa pemerintah memahami pentingnya protokol diplomatik dan berupaya menjaga hubungan baik dengan perwakilan asing. Meski terjadi keterlambatan, respons positif dari para dubes memperkecil potensi gesekan diplomatik.
Ke depan, kantor protokol dan Kementerian Luar Negeri kemungkinan akan menyusun penjadwalan ulang yang lebih rinci untuk memastikan penyerahan Surat Kepercayaan berjalan lebih lancar tanpa mengganggu prioritas kerja Presiden.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...