Prabowo Minta Maaf ke Delapan Dubes atas Keterlambatan Surat Kepercayaan

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada delapan duta besar negara sahabat pada Senin, 8 Juni 2026, di Istana Kepresidenan, Jakarta. Permintaan maaf itu terkait keterlambatan menerima Surat Kepercayaan (Letter of Credence) yang disebabkan oleh padatnya agenda kepala negara dan situasi global yang menuntut perhatian penuh.

Alasan keterlambatan menurut Kementerian Luar Negeri

Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anis Matta, menjelaskan bahwa tidak ada unsur penundaan disengaja dalam penyerahan kredensial. Menurutnya, alasan utama adalah jadwal kerja Presiden yang sangat padat sejak pelantikan.

"Tadi Presiden sudah menyampaikan, beliau meminta maaf atas keterlambatan ini kepada seluruh para dubes. Dan murni lebih banyak karena faktor jadwal yang sangat padat dari beliau,"

"Tidak ada niat sama sekali untuk menunda-nunda pemberian kredensial ini, sama sekali tidak. Murni karena masalah jadwal yang sangat padat saja,"

Anis Matta menambahkan bahwa fokus Presiden juga tersita oleh penanganan situasi global, termasuk ketegangan akibat perang di Timur Tengah.

Respons para duta besar

Menurut Anis, para dubes memahami kondisi tersebut dan tidak mempersoalkan penyerahan surat kepercayaan yang tertunda. Situasi internasional yang tidak pasti membuat para perwakilan asing memberi toleransi lebih terhadap agenda protokoler.

"Bagus semuanya (respon), mereka bisa mengerti situasinya dan situasi global seperti sekarang ini, orang bisa mengerti situasinya ya. Jadi tidak ada masalah pada dasarnya gitu ya,"

Negara yang terlibat

Delapan duta besar yang mengalami keterlambatan penyerahan kredensial berasal dari negara-negara berikut:

• Filipina
• Sri Lanka
• Ceko
• Yunani
• Palestina
• Lebanon
• Korea Selatan
• Saint Lucia dan perwakilan Karibia

Implikasi dan langkah ke depan

Permintaan maaf resmi ini menegaskan bahwa pemerintah memahami pentingnya protokol diplomatik dan berupaya menjaga hubungan baik dengan perwakilan asing. Meski terjadi keterlambatan, respons positif dari para dubes memperkecil potensi gesekan diplomatik.

Ke depan, kantor protokol dan Kementerian Luar Negeri kemungkinan akan menyusun penjadwalan ulang yang lebih rinci untuk memastikan penyerahan Surat Kepercayaan berjalan lebih lancar tanpa mengganggu prioritas kerja Presiden.