4 Gebrakan Sudaryono Usai Dilantik sebagai Kepala BGN
Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026. Sehari setelah dilantik, Sudaryono memaparkan empat langkah prioritas untuk memperkuat tata kelola Program MBG, dengan tujuan meningkatkan transparansi, pengawasan, dan kualitas layanan gizi di lapangan.
1. Digitalisasi dan transparansi tata kelola
Prioritas pertama Sudaryono adalah mengganti sistem pencatatan manual dengan platform digital agar alur data dan anggaran dapat dipantau publik. Menurutnya, dana MBG berasal dari rakyat sehingga harus ada rekam jejak yang jelas untuk setiap rupiah yang dibelanjakan.
Kalau masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada rekam jejaknya. Yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang
2. Tetap libatkan TNI dan Polri
Meski menekankan tata kelola yang lebih transparan, Sudaryono menyatakan keterlibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program MBG akan diteruskan. Ia menilai kehadiran unsur keamanan dan instansi lapangan penting untuk memastikan distribusi bantuan efektif hingga desa.
Intinya adalah bagaimana semua pihak caranya agar program ini bisa terlaksana dengan baik
3. Perkuat pengawasan dan buka ruang publik
Untuk meningkatkan akuntabilitas, Sudaryono menyampaikan rencana pembentukan Dewan Pengawas BGN sebagai pengawas internal. Selain itu, ia membuka peluang bagi masyarakat, media, dan pihak swasta untuk ikut mengawasi pelaksanaan program.
Tentu saja kita kerja benar, ada Dewan Pengawas menurut saya lebih baik. Anda semua juga boleh jadi pengawas
Kalau ada hal-hal yang tidak benar, silakan dilaporkan
4. Sistem reward dan punishment untuk SPPG
Sudaryono menegaskan akan menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Unit yang memenuhi standar operasional dan mutu akan mendapat apresiasi, sementara yang melanggar bisa mendapat teguran hingga penutupan.
Kita akan perbaiki, akan kita tegur. Kalau memang tidak bisa diperbaiki, kita tutup
Yang bagus kita reward. Yang jelek kita mesti kasih punishment juga
Langkah-langkah ini mulai dijalankan setelah inspeksi mendadak ke SPPG di Bogor pada Jumat, 24 Juli 2026. Implementasi digitalisasi, pengawasan publik, serta mekanisme reward-punishment akan menjadi kunci pemeriksaan berikutnya.
Dengan empat gebrakan itu, Sudaryono menempatkan akuntabilitas dan kualitas layanan sebagai fokus utama BGN untuk memastikan Program MBG mencapai sasaran dan memberikan layanan gizi yang aman serta sesuai standar.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Komisi VIII Usulkan Skema BLU untuk Optimalkan Asrama Haji
Komisi VIII DPR mengusulkan pembentukan BLU untuk pengelolaan asrama haji agar pelayanan dan pemanfaatan ase...
Barantin Ancam Tunda Ekspor Perusahaan Tak Penuhi Standar ke Tiongkok
Barantin ancam menunda ekspor perusahaan yang tak penuhi standar internasional, fokus pada sarang burung wal...
Kemenhut Perbarui Aturan Pengolahan Kayu untuk Percepat Hilirisasi
Kemenhut revisi aturan pengolahan hasil hutan sesuai PP 28/2025, percepat perizinan dan digitalisasi tanpa m...
Prabowonomics: Dorong Kemandirian Ekonomi Nasional
Prabowonomics, gagasan Presiden Prabowo berbasis UUD 1945, diusung untuk mendorong kemandirian ekonomi dan p...
PRO AVL Indonesia 2026: 60 Merek Global Ramaikan NICE PIK 2
PRO AVL Indonesia 2026 digelar 28–31 Juli di NICE PIK 2 Tangerang, menampilkan 60 merek dari 12 negara dan b...
Menkop Dorong MES Jadi Penggerak Ekonomi Syariah Riil
Menkop minta MES beralih dari literasi ke penguatan sektor riil, dengan pilot di Jawa Barat dan pengembangan...