Prabowo: Kabinet Dimandat Selesaikan Persoalan Besar Bangsa

Presiden Prabowo Subianto

Garis besar pernyataan presiden

Presiden membuka sidang dengan pengakuan bahwa sejumlah tantangan sosial dan ekonomi lebih serius dari estimasi awal. Dia menegaskan kabinet mendapat mandat untuk mencari dan melaksanakan solusi cepat serta berkelanjutan.

"Kita paham ada ketimpangan di masyarakat kita. Tapi terus terang saja saya katakan, saya sendiri sebagai Presiden bersama Wakil Presiden, tidak menduga sesungguhnya betapa beberapa masalah itu sangat di luar perkiraan kita," kata Presiden.

Isu utama yang disorot

Prabowo menyebut beberapa masalah konkret yang harus segera ditangani. Di antaranya adalah ketimpangan pendapatan, gaji guru yang dianggap masih kurang, lapangan kerja yang belum memadai, dan tingkat kemiskinan ekstrem.

"Kita paham bahwa gaji guru-guru kita kurang, kita paham lapangan kerja kita kurang. Kita paham masih banyak kemiskinan ekstrem, kita paham, ini semua masalah, kita paham, kita mengerti," ujar Presiden.

Penyebab: kebocoran kekayaan negara

Presiden menilai salah satu pemicu masalah adalah aliran keluar kekayaan negara yang signifikan. Ia menyebut praktik perdagangan dan laporan keuangan yang merugikan, termasuk under invoicing, pemalsuan laporan, transfer pricing, dan penyelundupan.

"Telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan, ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun. Dengan praktik-praktik under invoicing, pemalsuan laporan, transfer pricing, dan penyelundupan," kata Presiden.

Langkah dan harapan pemerintah

Untuk merespons, pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola ekonomi dan memperketat pengawasan perdagangan lintas batas. Tujuannya adalah menghentikan kebocoran kekayaan negara, memperkuat perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Presiden mengingatkan bahwa mandat yang diberikan oleh pemilih adalah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pemerintah dipastikan akan bekerja lebih intensif, berkoordinasi lintas kementerian, dan menyiapkan kebijakan yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang.

Dengan penekanan pada perbaikan pengawasan dan penegakan aturan ekonomi, pemerintah berharap dapat menurunkan ketimpangan dan menggenjot akses lapangan kerja dalam beberapa tahun mendatang.