Prabowo: Kabinet Diberi Mandat Selesaikan Persoalan Bangsa
Presiden Prabowo Subianto
Masalah ternyata lebih besar dari perkiraan
Prabowo mengatakan setelah memimpin pemerintahan, pemerintah menemukan sejumlah permasalahan lebih rumit dan luas. Ia menyoroti ketimpangan pendapatan dan akses yang masih terasa di berbagai wilayah.
"Kita paham ada ketimpangan di masyarakat kita. Tapi terus terang saja saya katakan, saya sendiri sebagai Presiden bersama Wakil Presiden, tidak menduga sesungguhnya betapa beberapa masalah itu sangat di luar perkiraan kita,"
Pernyataan itu menegaskan bahwa mandat pemerintahan sekarang adalah menuntaskan masalah-masalah tersebut lewat kebijakan dan program yang nyata.
Poin masalah konkret
Presiden merinci beberapa persoalan yang membutuhkan perhatian prioritas kabinet. Ia menyebut gaji guru yang rendah, kurangnya lapangan kerja, dan masih adanya kemiskinan ekstrem di kalangan masyarakat.
"Kita paham bahwa gaji guru-guru kita kurang, kita paham lapangan kerja kita kurang. Kita paham masih banyak kemiskinan ekstrem, kita paham, ini semua masalah, kita paham, kita mengerti,"
Dengan kondisi tersebut, Presiden menegaskan alasan bahwa kabinet mendapat mandat untuk menyelesaikan persoalan itu.
Kebocoran kekayaan negara dan distorsi ekonomi
Selain ketimpangan sosial, Presiden menyoroti arus keluar kekayaan negara yang signifikan. Ia menyebut kerugian mencapai "ribuan triliun" dan "ratusan miliar dolar tiap tahun" akibat praktik perdagangan dan pelaporan yang merugikan.
Praktik yang disebut antara lain under invoicing, pemalsuan laporan, transfer pricing, dan penyelundupan. Menurut Presiden, praktik-praktik ini menyebabkan distorsi terhadap perekonomian nasional.
"Telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan, ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun. Dengan praktik-praktik under invoicing, pemalsuan laporan, transfer pricing, dan penyelundupan,"
Tata kelola ekonomi dan tuntutan kerja kabinet
Prabowo menegaskan pemerintah akan memperbaiki tata kelola ekonomi untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara. Perbaikan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia meminta seluruh anggota kabinet bekerja keras, mengidentifikasi kebocoran, dan merancang kebijakan yang efektif. Langkah konkret akan diperlukan, mulai dari pengawasan perdagangan hingga reformasi administrasi perpajakan dan kepabeanan.
Prospek dan implikasi
Mandat presidensial ini menempatkan kabinet pada posisi kunci dalam periode pemerintahan berikutnya. Keberhasilan akan bergantung pada kemampuan koordinasi antar kementerian, transparansi kebijakan, dan penegakan hukum terhadap praktik yang merugikan negara.
Jika langkah perbaikan berhasil, diharapkan distorsi ekonomi menurun dan kesejahteraan publik meningkat dalam jangka menengah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
MUI Gelar Kongres Umat Islam Indonesia ke-8, Presiden Dijadwalkan Hadir
MUI menggelar KUII ke-8 pada 24-26 Juli 2026 di Jakarta; Presiden Prabowo dijadwalkan membuka acara yang dii...
Hari Anak Nasional: Menteri Imipas dan KSP Kunjungi LPKA Tangerang
Menteri Imipas Agus Andrianto dan KSP Dudung kunjungi LPKA Tangerang pada 21 Juli 2026 untuk menyapa anak bi...
DPR Minta Penanganan Febrie Adriansyah Transparan dan Setara
Ketua DPR minta penanganan kasus mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dilakukan transparan, dihormati prosesny...
Polri Ungkap Korupsi Pembiayaan Batu Bara, Kerugian Rp38,9 Miliar
Polri ungkap dugaan korupsi pembiayaan pengadaan batu bara 2019–2020; BPK hitung kerugian negara Rp38,9 mili...
DPR Sahkan RUU PFII Jadi Undang-Undang
DPR mengesahkan RUU PFII menjadi Undang-Undang pada 21 Juli 2026; aturan ini ditujukan untuk menarik investa...
Menteri ESDM Ungkap Potensi Penurunan Harga BBM Pertamax
Menteri ESDM Bahlil menyatakan potensi penurunan harga Pertamax akan diputuskan setelah kajian dan rapat den...