Prabowo: Kabinet Diberi Mandat Selesaikan Persoalan Bangsa
Presiden Prabowo Subianto
Masalah ternyata lebih besar dari perkiraan
Prabowo mengatakan setelah memimpin pemerintahan, pemerintah menemukan sejumlah permasalahan lebih rumit dan luas. Ia menyoroti ketimpangan pendapatan dan akses yang masih terasa di berbagai wilayah.
"Kita paham ada ketimpangan di masyarakat kita. Tapi terus terang saja saya katakan, saya sendiri sebagai Presiden bersama Wakil Presiden, tidak menduga sesungguhnya betapa beberapa masalah itu sangat di luar perkiraan kita,"
Pernyataan itu menegaskan bahwa mandat pemerintahan sekarang adalah menuntaskan masalah-masalah tersebut lewat kebijakan dan program yang nyata.
Poin masalah konkret
Presiden merinci beberapa persoalan yang membutuhkan perhatian prioritas kabinet. Ia menyebut gaji guru yang rendah, kurangnya lapangan kerja, dan masih adanya kemiskinan ekstrem di kalangan masyarakat.
"Kita paham bahwa gaji guru-guru kita kurang, kita paham lapangan kerja kita kurang. Kita paham masih banyak kemiskinan ekstrem, kita paham, ini semua masalah, kita paham, kita mengerti,"
Dengan kondisi tersebut, Presiden menegaskan alasan bahwa kabinet mendapat mandat untuk menyelesaikan persoalan itu.
Kebocoran kekayaan negara dan distorsi ekonomi
Selain ketimpangan sosial, Presiden menyoroti arus keluar kekayaan negara yang signifikan. Ia menyebut kerugian mencapai "ribuan triliun" dan "ratusan miliar dolar tiap tahun" akibat praktik perdagangan dan pelaporan yang merugikan.
Praktik yang disebut antara lain under invoicing, pemalsuan laporan, transfer pricing, dan penyelundupan. Menurut Presiden, praktik-praktik ini menyebabkan distorsi terhadap perekonomian nasional.
"Telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan, ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun. Dengan praktik-praktik under invoicing, pemalsuan laporan, transfer pricing, dan penyelundupan,"
Tata kelola ekonomi dan tuntutan kerja kabinet
Prabowo menegaskan pemerintah akan memperbaiki tata kelola ekonomi untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara. Perbaikan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia meminta seluruh anggota kabinet bekerja keras, mengidentifikasi kebocoran, dan merancang kebijakan yang efektif. Langkah konkret akan diperlukan, mulai dari pengawasan perdagangan hingga reformasi administrasi perpajakan dan kepabeanan.
Prospek dan implikasi
Mandat presidensial ini menempatkan kabinet pada posisi kunci dalam periode pemerintahan berikutnya. Keberhasilan akan bergantung pada kemampuan koordinasi antar kementerian, transparansi kebijakan, dan penegakan hukum terhadap praktik yang merugikan negara.
Jika langkah perbaikan berhasil, diharapkan distorsi ekonomi menurun dan kesejahteraan publik meningkat dalam jangka menengah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemenbud Usulkan Tari Zapin ke UNESCO untuk Perkuat Pelestarian
Kementerian Kebudayaan mengusulkan Tari Zapin ke UNESCO (29 Sept 2026) untuk memperkuat pelestarian lintas g...
Korlantas Buka Layanan Blokir ETLE di Samsat Seluruh Indonesia
Korlantas membuka layanan pengurusan blokir ETLE langsung di Samsat mulai 30 September 2026 untuk memudahkan...
STNK Digital Resmi Berlaku, Pengendara Tak Perlu Bawa STNK Fisik
Korlantas luncurkan STNK Digital lewat aplikasi Digital Korlantas; dokumen elektronik ini setara hukum denga...
Basarnas Alihkan Pencarian Jurnalis ke Operasi SAR Rutin
Basarnas tetap melanjutkan pencarian lima jurnalis lewat operasi SAR rutin; pencarian berlangsung 24 jam ses...
Wamensos Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan
Wamensos mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan; Pemkab sediakan lahan 8,1 ha untuk m...
Menko Pangan Tawarkan Insentif Karbon untuk Investor Hijau
Menko Pangan Zulkifli Hasan tawarkan insentif pasar karbon untuk tarik investasi hijau di sektor pangan, sam...