Prabowo Larang BUMN Dijual ke Asing, Tutup 240 Perusahaan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pelarangan penjualan BUMN kepada pihak asing saat peresmian bendungan di Lombok, Sabtu, 10 Juli 2026. Ia menyebut sejumlah perusahaan sempat hampir dijual, termasuk industri pertahanan, sehingga pemerintah mengambil sikap tegas. Selain itu, pemerintah telah menutup 240 BUMN dan menargetkan penutupan 250 BUMN hingga akhir Juli 2026, serta 800 BUMN yang dinilai tidak efisien pada Desember 2026.

Larangan penjualan dan contoh perusahaan

Prabowo menyebut beberapa nama BUMN yang sempat menjadi sasaran pelepasan kepemilikan. Ia mencontohkan PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia serta PT Garuda Indonesia sebagai kasus yang nyaris dilepas.

"Banyak sekali perusahaan yang seolah-olah tadinya mau dijual ke asing. Saya larang," kata Prabowo.

Pembenahan tata kelola dan penutupan BUMN

Pemerintah melakukan pembenahan tata kelola untuk memperbaiki kinerja perusahaan pelat merah. Prabowo mengatakan langkah itu termasuk menutup unit yang terus merugi dan mengonsolidasikan portofolio BUMN.

Target penutupan disebut bertahap: dari 240 perusahaan yang sudah ditutup, menjadi 250 pada akhir Juli, dan menuju 800 pada akhir Desember 2026.

Kinerja kembali membaik dan contoh perbaikan

Menurut Presiden, upaya perbaikan mulai menunjukkan hasil. Ia mencontohkan PT PAL yang kini mampu memproduksi kapal perang modern, serta perbaikan kinerja Garuda Indonesia yang diperkirakan meraih untung bulan depan.

"Kita bangkitkan sekarang perusahaan-perusahaan itu, PT PAL sudah bisa bikin kapal perang yang hebat dan canggih. Garuda tadinya mau dijual tapi bulan depan sudah mulai untung," ujarnya.

Kontrak ekspor PT Pindad

Prabowo menyampaikan kabar penjualan alat pertahanan Indonesia ke luar negeri. Ia menyebut PT Pindad mendapat pesanan besar dari Arab Saudi untuk memasok senapan dan senapan mesin bagi angkatan bersenjata negara tersebut.

"Baru saja saya dapat laporan dapat kontrak dari Arab Saudi. Semua senapan dan senapan mesin tentara Arab Saudi akan dibangun oleh PT Pindad," kata Presiden.

Implikasi kebijakan

Langkah melarang penjualan BUMN ke asing sekaligus memperketat pembenahan diharapkan memperkuat kedaulatan industri strategis. Pemerintah menargetkan BUMN yang sehat mampu bersaing dan mengekspor produk industri pertahanan.

Ke depan, pengawasan dan evaluasi kinerja BUMN akan menjadi tolak ukur lanjutan kebijakan ini.