PKP-Kemendagri-BPS Percepat Penyaluran 400 Ribu BSPS 2026

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)BSPS) pada 2026. Koordinasi digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat, 10 Juli 2026, dan melibatkan pemerintah daerah serta jajaran BPS secara daring.

Rapat koordinasi dan target penyaluran

Rapat membahas percepatan verifikasi calon penerima dan penyederhanaan proses administrasi. Tujuannya jelas: memastikan target 400 ribu unit BSPS dapat dicapai tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel. Pertemuan juga menegaskan peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan.

Peran pemerintah daerah dalam verifikasi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam proses verifikasi calon penerima. Menurutnya, verifikasi lapangan menjadi kunci agar bantuan benar-benar sampai kepada keluarga yang berhak.

"BSPS atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai program bedah rumah merupakan program yang sangat baik. Kita ingin mempercepat pelaksanaannya agar target dapat tercapai, kami meminta seluruh pemerintah daerah membantu proses verifikasi dan percepatan pelaksanaannya,"

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menyatakan bahwa data masyarakat miskin desil satu hingga desil empat akan diserahkan paling lambat 15 Juli 2026. Pemerintah daerah diberi waktu satu bulan untuk melakukan verifikasi lapangan dan dapat menambahkan calon penerima jika memenuhi syarat.

Tomsi juga menyepakati penyederhanaan administrasi. Salah satu kebijakan teknis adalah memperbolehkan surat pengantar hasil verifikasi ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama kepala daerah untuk mengurangi hambatan birokrasi.

Data akurat dari BPS sebagai dasar penetapan

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan kesiapan BPS mendukung program melalui penyediaan data yang lebih akurat. Pemerintah daerah dianjurkan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penetapan calon penerima.

"BPS juga menyiapkan mekanisme pemutakhiran data apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan. Seluruh jajaran BPS di daerah siap berkolaborasi untuk mempercepat proses verifikasi dan memastikan data yang digunakan semakin akurat,"

Dampak ekonomi dan prospek pelaksanaan

Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Ia menilai peningkatan skala program BSPS pada 2026 akan mendorong kualitas hunian sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan usaha daerah.

"Terima kasih kepada jajaran Kementerian Dalam Negeri, BPS, dan seluruh pemerintah daerah yang telah mendukung program ini. Kita ingin memastikan seluruh pelaksanaan BSPS berjalan sesuai aturan, tata kelolanya juga baik, namun prosesnya semakin cepat dan semakin mudah," kata Menteri Ara.

Dengan mekanisme verifikasi yang diperketat dan sinkronisasi data antar-institusi, pemerintah optimistis penyaluran 400 ribu unit BSPS pada 2026 dapat terealisasi secara transparan dan tepat sasaran.