Prabowo Tegaskan Kemandirian Nasional di Tengah Gejolak Global
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memilih jalur kemandirian nasional untuk menghadapi gejolak dan ketidakpastian global. Pernyataan disampaikan pada Kamis, 11 Juni 2026, saat pemerintah merumuskan langkah perlindungan ekonomi, energi, dan fiskal agar tidak bergantung pada pihak lain.
Kebijakan fiskal dan langkah strategis
Presiden menilai ketegangan geopolitik global memengaruhi pasar energi, pangan, dan keuangan. Kondisi itu justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi menuju kemandirian.
Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas nasional dan kesehatan fiskal. Salah satu yang disebutkan adalah pemangkasan anggaran non-esensial sebesar lebih dari Rp300 triliun.
Upaya lain diarahkan pada perbaikan sistem penerimaan negara dan tata kelola perdagangan agar ekonomi lebih tangguh.
Perbaikan administrasi dan pengawasan
Pemerintah memperkuat digitalisasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan secara efisien. Selain itu, tata kelola ekspor diperbaiki dan upaya pemberantasan penyelundupan dipertegas.
Semua langkah itu bertujuan menjaga disiplin pengelolaan APBN sehingga defisit fiskal tetap terkendali meski tekanan eksternal meningkat.
Percepatan kemandirian energi
Di sektor energi, pemerintah mendorong penerapan program B50 dan memperluas penggunaan energi terbarukan. Langkah ini juga diikuti pembangunan kilang baru untuk memperkuat cadangan bahan bakar dalam negeri.
Program B50 diwajibkan mencampurkan solar dengan bahan bakar nabati sehingga komposisinya menjadi 50% bahan bakar fosil dan 50% bahan bakar nabati dari minyak sawit. Tujuannya mengurangi ketergantungan impor energi sekaligus mendukung industri sawit nasional.
Kinerja ekonomi dan tantangan ke depan
Presiden menyatakan perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan. Pada kuartal I 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,61 persen secara tahunan.
Dengan capaian tersebut, menurut Presiden, Indonesia menempati posisi kedua secara pertumbuhan di kawasan setelah India. Rasio defisit fiskal pun disebut tetap terjaga di bawah tiga persen terhadap PDB.
"Masa-masa ketidakpastian menuntut akal sehat, memajukan rakyat maupun perekonomian,"
Meski langkah sudah ditempuh, Presiden mengakui transformasi menuju kemandirian tidak mudah. Pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan agenda ini agar negara mampu mencapai potensi maksimalnya dan menolak posisi bergantung.
"Agar negara ini tidak lagi didefinisikan oleh keraguan, ketergantungan, atau kinerja kurang memuaskan,"
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...