Prabowo Tegaskan Kemandirian Nasional di Tengah Gejolak Global

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memilih jalur kemandirian nasional untuk menghadapi gejolak dan ketidakpastian global. Pernyataan disampaikan pada Kamis, 11 Juni 2026, saat pemerintah merumuskan langkah perlindungan ekonomi, energi, dan fiskal agar tidak bergantung pada pihak lain.

Kebijakan fiskal dan langkah strategis

Presiden menilai ketegangan geopolitik global memengaruhi pasar energi, pangan, dan keuangan. Kondisi itu justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi menuju kemandirian.

Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas nasional dan kesehatan fiskal. Salah satu yang disebutkan adalah pemangkasan anggaran non-esensial sebesar lebih dari Rp300 triliun.

Upaya lain diarahkan pada perbaikan sistem penerimaan negara dan tata kelola perdagangan agar ekonomi lebih tangguh.

Perbaikan administrasi dan pengawasan

Pemerintah memperkuat digitalisasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan secara efisien. Selain itu, tata kelola ekspor diperbaiki dan upaya pemberantasan penyelundupan dipertegas.

Semua langkah itu bertujuan menjaga disiplin pengelolaan APBN sehingga defisit fiskal tetap terkendali meski tekanan eksternal meningkat.

Percepatan kemandirian energi

Di sektor energi, pemerintah mendorong penerapan program B50 dan memperluas penggunaan energi terbarukan. Langkah ini juga diikuti pembangunan kilang baru untuk memperkuat cadangan bahan bakar dalam negeri.

Program B50 diwajibkan mencampurkan solar dengan bahan bakar nabati sehingga komposisinya menjadi 50% bahan bakar fosil dan 50% bahan bakar nabati dari minyak sawit. Tujuannya mengurangi ketergantungan impor energi sekaligus mendukung industri sawit nasional.

Kinerja ekonomi dan tantangan ke depan

Presiden menyatakan perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan. Pada kuartal I 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,61 persen secara tahunan.

Dengan capaian tersebut, menurut Presiden, Indonesia menempati posisi kedua secara pertumbuhan di kawasan setelah India. Rasio defisit fiskal pun disebut tetap terjaga di bawah tiga persen terhadap PDB.

"Masa-masa ketidakpastian menuntut akal sehat, memajukan rakyat maupun perekonomian,"

Meski langkah sudah ditempuh, Presiden mengakui transformasi menuju kemandirian tidak mudah. Pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan agenda ini agar negara mampu mencapai potensi maksimalnya dan menolak posisi bergantung.

"Agar negara ini tidak lagi didefinisikan oleh keraguan, ketergantungan, atau kinerja kurang memuaskan,"