Prabowo: Keberhasilan B50 Hasil Estafet Tiga Pemerintahan
Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan penerapan B50 adalah hasil kerja panjang yang melibatkan tiga pemerintahan. Pernyataan itu disampaikan saat peresmian B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Kamis, 9 Juli 2026. Presiden menilai capaian ini menunjukkan pentingnya kesinambungan kebijakan untuk mencapai kemandirian energi.
Keberhasilan yang dibangun bertahap
Presiden menegaskan program biodiesel tidak muncul tiba-tiba. Kebijakan ini mulai dirintis sejak 2008 dan berkembang melalui beberapa tahapan campuran biodiesel hingga ditetapkan mandatory B50 pada 2026. Ia menyebut pencapaian itu merupakan akumulasi usaha lintas periode kepemimpinan.
Sejarah dan rangkaian pemerintahan
Prabowo menjelaskan inisiasi program biodiesel bermula pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan tersebut kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan terus disempurnakan hingga mencapai B50.
"Ini juga prestasi pemerintah-pemerintah sebelum saya, karena ini kita canangkan sudah dari 2008. Bayangkan dari 2008,"
"Itu pemerintahan SBY, dilanjutkan sama pemerintahan Jokowi, di ujungnya saya teruskan. Ibarat ini adalah estafet,"
Pesan tentang kesinambungan kebijakan
Presiden menekankan bahwa pembangunan strategis memerlukan kesinambungan antarpemerintahan. Ia mengingatkan masyarakat untuk menghargai peran pemimpin terdahulu dan proses panjang yang dilalui bangsa. Menurutnya, keberlangsungan kebijakan menjadi kunci agar program skala nasional mencapai hasil nyata.
"Jangan caci maki, jangan menghina orang. Kita harus meneruskan apa yang sudah dirintis pendahulu-pendahulu kita,"
Makna bagi energi nasional
Dengan penerapan B50, pemerintah berharap memperkuat kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Presiden juga menyatakan langkah ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pelopor dalam peningkatan campuran biodiesel pada skala besar.
Prabowo mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan teknis dan kebijakan. Ia meminta dukungan lintas sektor agar manfaat B50 dapat dirasakan luas oleh ekonomi dan lingkungan nasional.
Catatan: Penerapan B50 merupakan hasil akumulasi kebijakan sejak 2008 yang kini memasuki tahap mandatory pada 2026.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Disbudpar Cirebon: Arca Semar Pejambon Bukan Peninggalan Sejarah
Disbudpar Cirebon menyatakan Arca Semar Pejambon bukan peninggalan kerajaan; hasil penelusuran menunjukkan a...
Bawaslu Tegaskan Empat Prinsip Publikasi Informasi Kinerja
Bawaslu minta jajarannya terapkan empat prinsip publikasi informasi kinerja sesuai Perbawaslu No.14/2024 unt...
Prabowo Setujui Usulan Gudang Logistik di Setiap Kabupaten
Presiden Prabowo setujui usulan BNPB agar setiap kabupaten memiliki gudang logistik bencana untuk percepat b...
Prabowo Tiba di Nagekeo, Pimpin Rapat Penanganan Gempa NTT
Presiden Prabowo tiba di Nagekeo 26 Agustus 2026 dan langsung memimpin rapat penanganan gempa NTT bersama me...
Pakar: Peran Manusia Kunci Cegah Karhutla di Musim Kemarau
Pakar: aktivitas manusia jadi pemicu utama karhutla saat kemarau dan El NiƱo; butuh patroli, pengawasan, dan...
Polda Kalbar Gelar Patroli Pembasahan Cegah Karhutla di Kubu Raya
Polda Kalbar menggelar patroli pembasahan di Kubu Raya pada 26 Agustus 2026 untuk memadamkan bara dan menceg...