303 Desa dan 1 Kelurahan di Padanglawas Bentuk Posbakum
Sebanyak 303 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Padanglawas resmi membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Pernyataan itu disampaikan Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Faisal Siregar, kepada media pada Kamis (11/6). Pembentukan Posbakum bertujuan memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat hingga tingkat desa.
Pembentukan Posbakum di seluruh desa
Pemkab Padanglawas melakukan sosialisasi intensif untuk mendorong pendirian Posbakum di tiap desa dan kelurahan. Program ini sudah mencakup seluruh wilayah administrasi kabupaten. Dengan demikian, warga di tingkat akar rumput memiliki titik layanan hukum terdekat.
Layanan dan dasar hukum
Posbakum fokus menyelesaikan masalah hukum secara non-litigasi, seperti penyelesaian kekeluargaan dan mediasi. Layanan ini dijalankan melalui sinergi perangkat desa dan paralegal yang dilatih untuk menangani perkara sederhana.
Pembentukan Posbakum mengacu pada beberapa payung hukum, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait pembentukan Posbakum/Paralegal di tingkat desa
Penghargaan dan peresmian
Bupati Padanglawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan SE, menerima piagam penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM saat acara peresmian Posbakum di aula kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Dr. Supratman Andi Agtas, dan dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution serta bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.
Dampak bagi masyarakat
Keberadaan Posbakum di tingkat desa diharapkan menurunkan hambatan biaya dan jarak dalam mengakses bantuan hukum. Selain itu, layanan mediasi di desa dapat mencegah eskalasi sengketa yang berpotensi berujung ke proses litigasi yang mahal.
Dengan cakupan layanan yang kini mencapai seluruh desa dan kelurahan, Pemkab Padanglawas menempatkan akses keadilan sebagai prioritas. Langkah ini juga membuka peluang penguatan peran paralegal dan perangkat desa dalam penyelesaian masalah hukum tingkat lokal.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...
Polda Sumut Tangkap 7 Pelaku Penembakan di Deliserdang
Polda Sumut menangkap tujuh pelaku penembakan di Deliserdang pada 21/11; penangkapan pengembangan dari kasus...
Setahun Pascabencana, Konsorsium Jangkau 357 Ribu Penerima Manfaat di Aceh
Konsorsium Kebaikan Indonesia sudah menjangkau 357.000 penerima manfaat; penanganan darurat berjalan bersama...
Pasangan Suami Istri Tewas Setelah Avanza Tabrak Pohon di Kotapinang
Minibus Avanza menabrak pohon jati di Jalinsum Mampang Kotapinang malam 20/11; pasangan suami istri tewas, j...