Kapolri: 33 SPPG Dibangun di Wilayah 3T untuk Perluas Akses Gizi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan pembangunan 33 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T — Tertinggal, Terdepan, dan Terluar — sebagai langkah memperluas pemerataan akses gizi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan saat acara yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu, 16 Mei 2026, bersamaan dengan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan dan peluncuran operasional 166 SPPG Polri.
Rincian program dan target nasional
Program ini menargetkan pembangunan 1.500 SPPG di seluruh Indonesia pada 2026. Target tersebut dimaksudkan untuk memperkuat upaya pemenuhan gizi nasional dan mendukung ketahanan pangan pemerintah.
Langkah ini juga menggabungkan pembangunan infrastruktur penyimpanan dan distribusi, seperti pembukaan 10 gudang ketahanan pangan yang digagas bersamaan dengan peluncuran 166 SPPG yang kini operasional.
Energi terbarukan dalam operasional SPPG
Polri mendorong penggunaan energi terbarukan dan alternatif dalam operasional SPPG. Saat ini, 47 SPPG telah memanfaatkan Compressed Natural Gas (CNG)
“Penggunaan CNG menjadi langkah strategis Polri dalam mendukung operasional SPPG yang lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan,” ujar Kapolri.
Penerapan CNG dinilai dapat menekan biaya operasional sekaligus mengurangi dampak lingkungan, terutama di daerah terpencil yang membutuhkan solusi energi berkelanjutan.
Alasan dan harapan kebijakan
Menurut Kapolri, penyediaan pangan yang memadai adalah fondasi pembangunan generasi sehat dan berdaya saing. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai kementerian, lembaga, dan pihak swasta dianggap penting untuk menjamin ketersediaan dan distribusi gizi yang merata.
“Kami memahami bahwa penyediaan pangan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi sehat dan berdaya saing. Karena itu diperlukan sinergi seluruh komponen bangsa,” kata Kapolri.
Dampak di wilayah 3T dan langkah selanjutnya
Pembangunan SPPG di wilayah 3T diharapkan memperbaiki akses makanan bergizi bagi komunitas yang selama ini kurang dijangkau. Selain itu, integrasi gudang ketahanan pangan diharapkan memperlancar distribusi dan menurunkan kerawanan pasokan di daerah terpencil.
Ke depan, Polri akan terus memperluas jaringan SPPG sambil menguji penerapan teknologi energi bersih. Implementasi program ini akan dipantau untuk menilai efektivitasnya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Berita Terkait
BPOM Klarifikasi: Aturan Baru Fokus Awasi Pengelolaan Obat di Ritel
BPOM klarifikasi PerBPOM 5/2026: aturan fokus pada pengelolaan dan pengawasan obat bebas, bukan kewajiban pe...
Pemerintah Bentuk BUMN Khusus untuk Ekspor SDA
Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor untuk mengawasi komoditas strategis dan menekan praktik under-invoic...
Migas Dikecualikan dari Kebijakan Ekspor Satu Pintu, Tegas Menteri ESDM
Menteri ESDM pastikan sektor hulu migas dikecualikan dari kebijakan BUMN ekspor dan kewajiban penempatan DHE...
MUI Desak Pemerintah Buktikan Peran Board of Peace untuk Bebaskan 9 WNI
MUI mendesak pemerintah buktikan peran Board of Peace untuk segera bebaskan sembilan WNI yang disandera Isra...
Barantin Perketat Karantina, 275 Sapi Kurban Asal NTT Dicek di Tanjung Priok
Barantin perketat karantina: 275 sapi kurban asal NTT diperiksa di Tanjung Priok pada 21 Mei 2026 untuk cega...
MUI Kutuk Penahanan Sembilan WNI oleh Militer Israel
MUI mengutuk penahanan sembilan WNI dalam misi Global Sumud Flotilla 2.0 dan menyampaikan enam poin taujihat...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!