PNI 99 Tahun: Hasto Ajak Perkuat Demokrasi dan Marhaenisme

JAKARTA — Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyerukan penguatan komitmen demokrasi dalam peringatan 99 tahun berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI) pada Sabtu, 4 Juli 2026. Ia mengajak simpatisan, anggota, dan kader merefleksikan perjuangan Bung Karno dan memperkokoh iklim demokrasi di tanah air.

Arti historis PNI dan akar ideologi

Hasto menekankan pilihan tanggal 4 Juli sebagai hari lahir PNI bukan kebetulan. Menurutnya, Bung Karno ingin mengambil spirit kemerdekaan Amerika Serikat sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme. PNI lahir sebagai wadah pengorganisasian rakyat jauh sebelum Sumpah Pemuda 1928.

Ia menjelaskan bahwa melalui Marhaenisme Bung Karno merumuskan teori perjuangan yang berpaut pada penderitaan dan harapan rakyat. Doktrin politik itu kemudian berujung pada penguatan Pancasila sebagai fondasi berbangsa dan bernegara.

Tekanan Orde Baru dan pembelajaran sejarah

Hasto mengingat peristiwa penting ketika PNI ditekan pada masa konsolidasi Orde Baru. Pada Kongres PNI ke-11, 20 September 1967, terjadi langkah-langkah yang menghapus peran Bung Karno dari catatan resmi partai.

Imbasnya adalah upaya penghapusan jejak perjuangan Bung Karno dan munculnya hegemoni otoriter militeristik. Menanggapi hal itu, Hasto memberi peringatan tegas.

"Pelajaran moral dari peristiwa tahun 1967 adalah kekuasaan otoriter tidak boleh dibiarkan. Harus ada strategi perlawanan yang menempatkan kekuatan rakyat sebagai inti dari gerakan partai,"

Kebangkitan politik dan peran Megawati

Menurut Hasto, kebangkitan PNI berawal ketika Megawati Soekarnoputri bergabung ke PDI pada 1986. Kepemimpinan Megawati dinilai membangkitkan kembali memori kolektif rakyat tentang Bung Karno.

Perjuangan itu berlanjut melewati ujian, termasuk kerusuhan 27 Juli 1996 atau "Kudatuli", yang pada 2026 mendekati peringatan 30 tahun. PDI Perjuangan kembali mengumandangkan lagu "Bung Karno Bapak Marhaenisme" untuk memperkuat kesadaran ideologis di akar rumput.

Kritik kebijakan pemerintahan dan seruan kader

Hasto juga melontarkan kritik terhadap arah kebijakan pemerintahan saat ini. Ia menilai kebijakan yang dijalankan membawa dampak negatif pada sistem demokrasi, tatanan ekonomi, serta sistem hukum akibat ambisi kekuasaan personal dan keluarga.

Ia menegaskan pentingnya peran kader berlambang Banteng Moncong Putih untuk berdiri di garis depan mempertahankan hak rakyat dan memperbaiki kemunduran demokrasi.

"Kehadiran PNI merupakan gerakan revolusioner Bung Karno. Melalui Marhaenisme, Bung Karno merumuskan teori dan asas perjuangan yang menyatu dengan penderitaan dan harapan rakyat,"

"Bendera sudah saya kibarkan, dan pantang untuk diturunkan. PDI Perjuangan berkeyakinan penuh bahwa konsepsi Trisakti Bung Karno—berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan—dapat kita wujudkan bersama rakyat,"

Implikasi dan langkah ke depan

Hasto menempatkan peringatan 99 tahun PNI sebagai momentum memperkuat identitas ideologis partai. Ia mengajak kader melakukan konsolidasi politik berbasis rakyat dan memperkuat catatan sejarah sebagai pelajaran demokrasi.

Pesan tersebut sekaligus menjadi panggilan bagi PDI Perjuangan untuk tampil sebagai garda depan pembela hak-hak rakyat dan pemulih tata demokrasi nasional.