PKP Percepat Pembangunan 25.606 Huntap di Sumatra hingga 2027
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) pascabencana sebanyak 25.606 unit di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat hingga 2027. Percepatan ini didorong penambahan anggaran dan target penyelesaian agar pemulihan kawasan terdampak berlangsung lebih cepat.
Penambahan anggaran dan target 2026
PKP menambah anggaran untuk mempercepat pembangunan huntap pada 2026. Tambahan anggaran sebesar Rp2,219 triliun dialokasikan untuk mendukung pembangunan 7.952 unit pada 2026.
Alokasi per provinsi
Rincian alokasi untuk 2026 dan target 2027 disampaikan oleh pejabat Kementerian PKP. Provinsi Aceh mendapat porsi terbesar, sementara Sumatra Utara dan Sumatra Barat menerima alokasi lebih kecil tetapi tetap signifikan.
| Provinsi | 2026 (unit) | 2026 (anggaran) | 2027 (unit) | 2027 (anggaran) | Total unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 6.220 | Rp1,819 triliun | 14.427 | Rp5,067 triliun | 20.647 |
| Sumatra Utara | 919 | Rp299,38 miliar | 2.788 | Rp802,66 miliar | 3.707 |
| Sumatra Barat | 813 | Rp220,51 miliar | 439 | Rp111,37 miliar | 1.252 |
| Jumlah | 7.952 | - | 17.654 | - | 25.606 |
Pernyataan pejabat
"Percepatan pembangunan huntap merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian tempat tinggal yang layak bagi masyarakat terdampak bencana. Program ini tidak hanya membangun rumah, tetapi juga mendukung proses pemulihan kehidupan masyarakat secara menyeluruh,"
Teddy Paul H. menyampaikan pernyataan tersebut di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat, 31 Juli 2026.
Dampak dan jadwal penyelesaian
Secara keseluruhan, pembangunan huntap hingga 2027 ditargetkan mencapai 25.606 unit dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp7,4 triliun untuk ketiga provinsi itu. Setelah rampungnya 7.952 unit pada 2026, sisa 17.654 unit dijadwalkan dibangun pada 2027.
PKP menegaskan seluruh pembangunan huntap pascabencana ditargetkan selesai pada 2027 sehingga tidak ada target pembangunan serupa pada 2028.
Konsekuensi pemulihan
Kementerian PKP menilai program ini akan mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana. Selain menyediakan hunian layak, program juga diarahkan memperkuat ketahanan permukiman melalui hunian yang aman dan berkelanjutan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...