PDI Perjuangan Soroti Perubahan APBD Taput: PAD Turun, Belanja Naik

Tapanuli Utara — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara mengkritik Ranperda Perubahan APBD TA 2026 dalam rapat paripurna, Kamis (3/9). Fraksi menilai perubahan anggaran harus menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar perubahan administratif.

Penurunan pendapatan daerah dan PAD

Fraksi mencatat target pendapatan daerah turun dari Rp1,354 triliun menjadi Rp1,351 triliun, atau berkurang sekitar Rp3,7 miliar (0,27 persen). Penurunan lebih besar terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Rp172,03 miliar menjadi Rp160,36 miliar, berkurang Rp11,67 miliar (6,78 persen).

Fraksi meminta langkah intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mengoptimalkan PAD melalui pajak, retribusi, dan pengelolaan aset daerah.

"Pemerintah daerah perlu serius, konsisten, inovatif dan kreatif dalam meningkatkan pendapatan daerah serta memperkuat kemandirian fiskal daerah,"

Perubahan struktur transfer

Secara keseluruhan pendapatan transfer tercatat naik sekitar Rp3,09 miliar (0,27 persen). Namun, komposisinya bergeser: transfer dari pemerintah pusat turun Rp21,31 miliar (1,92 persen), sementara transfer antar daerah meningkat Rp24,40 miliar atau 55,13 persen.

Fraksi meminta pemerintah daerah menjelaskan secara transparan sumber dan peruntukan peningkatan transfer antar daerah tersebut.

Kenaikan belanja dan pengadaan kendaraan dinas

Belanja daerah dilaporkan naik sebesar Rp46,86 miliar. Kenaikan terlihat pada belanja modal yang meningkat 103,49 persen dan belanja tidak terduga naik 139,94 persen.

Salah satu sorotan tajam adalah rencana pengadaan kendaraan dinas. Tercatat anggaran pengadaan untuk Sekretariat Daerah sebesar Rp1,15 miliar dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Rp1,47 miliar, total Rp2,62 miliar. Fraksi menilai pengadaan ini belum prioritas mengingat penurunan PAD.

"Untuk pembelian kendaraan dinas, kami berpendapat belum ada urgensinya dan belum menjadi prioritas mengingat kondisi dan situasi ekonomi saat ini,"

Fraksi meminta penjelasan jumlah kendaraan yang ada, kondisi kendaraan, serta dasar dan urgensi pengadaan.

Efisiensi belanja administratif

Fraksi menyoroti alokasi belanja pada Bagian Umum Setdakab, termasuk anggaran penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang sebelumnya mencapai Rp989,94 juta. Mereka meminta efisiensi agar tidak membebani APBD.

Fraksi juga meminta agar rencana rehabilitasi Mess Pemda di Medan dikaji ulang dan menegaskan agar belanja tersebut tidak dilanjutkan saat masih banyak kebutuhan dasar lain.

Pendidikan, pertanian, dan pasar

Pada sektor pendidikan, fraksi meminta prioritas pada pemenuhan sarana prasarana dasar dan data akurat kebutuhan guru per sekolah. Untuk pertanian, fraksi menegaskan setiap perubahan anggaran harus berdasar kebutuhan terukur dan meminta langkah pencegahan gagal panen saat kemarau.

Di bidang perdagangan, fraksi meminta penataan pasar agar retribusi bisa ditarik maksimal dan menambah PAD.

RSUD Tarutung dan pengawasan anggaran

Anggaran RSUD Tarutung naik dari Rp106,18 miliar menjadi Rp125,15 miliar, bertambah Rp18,97 miliar, termasuk belanja operasional dari Rp89 miliar menjadi Rp98,08 miliar. Fraksi meminta penjelasan kebutuhan konkret dan target capaian dari kenaikan tersebut.

"Jangan sampai beban pembiayaan meningkat, sementara peningkatan mutu pelayanan dan efisiensi pengelolaan belum terukur secara jelas,"

Fraksi juga menyoroti peningkatan anggaran Inspektorat untuk rapat koordinasi dari Rp200 juta menjadi Rp600 juta. Mereka menekankan agar pengawasan diperkuat seiring besarnya anggaran.

Permintaan ke BKPSDM dan BKAD

Fraksi meminta BKPSDM melakukan verifikasi dan penyesuaian pembayaran tunjangan jabatan fungsional ASN setelah penyetaraan dari eselon. Jika ada kekurangan, diminta dilakukan perhitungan dan penganggaran segera.

Selain itu, BKAD diminta memastikan setiap pergeseran anggaran memperhatikan skala prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Menutup pandangan umum, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan Perubahan APBD TA 2026 harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan penempatan belanja pada program prioritas yang memberikan manfaat nyata, serta pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan efisien.