Lokal

17.752 KPM di Tabagsel Ditangguhkan, Padangsidimpuan Belum Rilis

Bagikan:
Ilustrasi berkas bantuan sosial dan kantor dinas sosial di daerah

Padangsidimpuan — Sebanyak 17.752 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) dinonaktifkan sementara karena terindikasi bermain judi online. Namun, Dinas Sosial Pemko Padangsidimpuan hingga awal September belum mempublikasikan daftar KPM terindikasi itu karena masih mengumpulkan data secara manual.

Pengumpulan data masih manual

Kepala Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan, Zufri Nasution, mengatakan tim Program Keluarga Harapan (PKH) masih memadankan data. Data yang dipakai merujuk pada daftar yang dirilis Kementerian Sosial terkait penangguhan bansos nasional triwulan III 2026.

"Pengambilan datanya harus satu persatu atau secara manual dari data yang dirilis Kemensos sehingga sangat membutuhkan waktu," ujar Zufri.

Zufri menyebut proses verifikasi akan difinalkan sebelum dipublikasikan. Namun ketika waktu tersebut tiba, kepala dinas belum dapat dijumpai dan tidak merespons panggilan maupun pesan.

Proses sanggahan dianggap rumit oleh warga

Salah satu warga, Rian (35), menceritakan keluarganya terdampak setelah namanya tercantum sebagai KPM terindikasi judi online. Ibu Rian yang sudah lanjut usia tidak menerima bansos Juli hingga September.

"Meski ibu saya tidak mengetahui kalau saya bermain judi online, namun ibu saya yang sudah tua terdampak sehingga tidak lagi menerima bansos untuk Juli hingga September," kata Rian.

Menurut Rian, syarat sanggahan di kantor Dinas Sosial meliputi pernyataan tidak bermain judi lagi, surat penutupan rekening yang diduga dipakai untuk bermain, dan surat dari pendamping PKH di kelurahan. Ia mengatakan pendamping sulit ditemui dan staf menegaskan bahwa memenuhi persyaratan tidak menjamin bansos kembali diterima.

"Meskipun persyaratan sanggahan tersebut sudah dipenuhi, namun belum tentu menjamin KPM kembali memperoleh bansos," ujar Rian mengulangi penjelasan staf Dinas Sosial.

Rincian daerah dan angka

Berdasarkan pemadanan data antara Kementerian Sosial dan PPATK per September 2026, jumlah KPM yang dinonaktifkan sementara di Tabagsel tersebar sebagai berikut:

  • Kabupaten Mandailing Natal: 6.912 KK/KPM
  • Kabupaten Padanglawas (Palas): 4.446 orang/KPM
  • Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta): 3.421 KK/KPM
  • Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel): 2.973 KPM (termasuk 400 KK penerima PKH)

Keterangan resmi mengenai jumlah KPM di Kota Padangsidimpuan belum dirilis sehingga tidak tercantum dalam rincian di atas.

Implikasi dan langkah selanjutnya

Suspend bansos ini berdampak langsung pada keluarga rentan, terutama lansia yang bergantung pada bantuan. Proses verifikasi manual dan persyaratan sanggahan yang dinilai rumit berpotensi memperpanjang waktu pemulihan bantuan. Pemerintah daerah dan pihak terkait perlu mempercepat proses verifikasi serta mempermudah mekanisme sanggahan agar keluarga yang tidak terlibat perjudian dapat segera menerima kembali bantuan mereka.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait