Fraksi PDI Perjuangan–PAN Dorong Kualitas Belanja di Perubahan APBD 2026

Surabaya — Fraksi PDI Perjuangan–PAN DPRD Kota Surabaya mendorong peningkatan kualitas belanja daerah dalam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara fraksi, Anas Karno, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya pada Jumat, 28 Agustus 2026. Dorongan dilatarbelakangi ruang fiskal yang semakin sempit sehingga setiap anggaran harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Prioritas belanja dan sasaran manfaat langsung

Anas menekankan bahwa alokasi anggaran harus tepat sasaran dan berdampak langsung hingga tingkat kampung. Menurutnya, belanja modal dan pembangunan infrastruktur pelayanan publik perlu disesuaikan dengan kebutuhan warga agar outputnya jelas terasa.

Setiap anggaran yang dialokasikan harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Fraksi memberi penekanan pada beberapa sektor prioritas yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam P-APBD 2026. Fokus utama adalah penanganan permasalahan mendesak yang berpengaruh langsung pada kualitas hidup warga.

• Penanganan banjir dan genangan
• Perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu)
• Penataan permukiman
• Penguatan transportasi publik

Pelayanan kesehatan dan pemanfaatan SiLPA

Di sektor kesehatan, fraksi meminta pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) rumah sakit umum daerah dan puskesmas diarahkan untuk meningkatkan serta pemerataan mutu layanan. Tujuannya agar akses kesehatan lebih merata, terutama bagi kelompok rentan.

Pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat

Fraksi mendukung upaya Pemerintah Kota memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, peningkatan PAD diminta tidak mengorbankan kelompok berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro, dan wong cilik.

Penguatan PAD tentu harus terus dilakukan, tetapi tetap dengan prinsip memberikan kemudahan dan tidak menjadi beban baru bagi wong cilik, pelaku usaha mikro, maupun masyarakat berpenghasilan rendah.

Anas menyoroti berbagai langkah untuk meningkatkan PAD tanpa menambah beban publik. Di antaranya digitalisasi pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data, optimalisasi aset daerah, serta penguatan Badan Usaha Milik Daerah. Penguatan harus diarahkan pada kepatuhan wajib pajak, penutupan potensi kebocoran, dan peningkatan produktivitas aset.

Pembiayaan alternatif dan pengawasan fiskal

Fraksi juga membuka ruang bagi pemanfaatan pembiayaan alternatif untuk memastikan kesinambungan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal. Namun Anas mengingatkan perlunya perencanaan dan pengawasan yang ketat.

Yang terpenting bagaimana pembangunan tetap berjalan, tetapi kewajiban daerah ke depan juga tetap terukur dan sehat.

Transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian fiskal harus menjadi prinsip utama agar skema pembiayaan tidak menimbulkan masalah baru di masa depan.

Sinergi DPRD dan Pemkot serta penutup

Anas menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemkot Surabaya supaya pembahasan P-APBD 2026 tidak hanya berorientasi pada penyesuaian angka, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan yang menjawab kebutuhan warga. Dengan ruang fiskal terbatas, pemilihan prioritas yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan kesejahteraan warga harus diutamakan.

Dengan kemitraan konstruktif, fraksi berharap Perubahan APBD 2026 menghasilkan anggaran yang lebih efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi seluruh warga Surabaya.