Perpres Ojol Rampung Pekan Depan, Pemerintah Kejar Kepastian Hukum
Pemerintah bersama DPR menargetkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online rampung pada pekan depan untuk memberi kepastian hukum bagi pengemudi dan perusahaan aplikator. Keputusan ini muncul setelah pertemuan koordinasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Ringkasan rapat koordinasi
Rapat melibatkan DPR, perwakilan pemerintah, dan Koalisi Ojol Nasional. Mereka sepakat menggelar satu pertemuan lanjutan untuk memfinalisasi substansi Perpres yang sedang disusun.
Tujuan utama adalah memastikan regulasi jelas dan dapat diimplementasikan secara praktis oleh semua pihak.
Poin utama yang dibahas
Beberapa poin penting menjadi fokus pembahasan, antara lain:
- Skema pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
- Mekanisme implementasi dan pengawasan atas kepatuhan aplikator.
- Jangka waktu penyesuaian bagi pihak yang belum menerapkan ketentuan.
Menteri Sekretaris Negara menegaskan kebutuhan penyempurnaan pasal-pasal agar aturan mudah dipahami dan dilaksanakan.
Skema pembagian pendapatan
Salah satu masukan penting berasal dari pengemudi terkait skema pembagian hasil 92% untuk pengemudi dan 8% untuk aplikator. Menurut pemerintah, masukan ini akan dijadikan bahan penyempurnaan isi Perpres.
“Berdasarkan informasi dari Koalisi Ojol Nasional, sebagian besar aplikator telah menerapkan skema 92:8 sejak 1 Juli 2026. Namun, masih terdapat sejumlah aplikator yang belum menjalankan ketentuan tersebut.”
— Prasetyo Hadi, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026.
Evaluasi dan tindak lanjut
Wakil Ketua DPR menyebut rapat juga mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tarif komisi yang berlaku. Evaluasi mempertimbangkan berbagai aspirasi pengemudi untuk memastikan kebijakan adil dan efektif.
“Sehingga regulasi mengenai ojek online segera memiliki landasan hukum yang kuat.”
— Sufmi Dasco Ahmad.
Prospek penyelesaian
Pemerintah menargetkan finalisasi Perpres dapat diselesaikan pekan depan. Jika tercapai, aturan ini memberi kepastian hukum dan mekanisme implementasi yang lebih jelas bagi pengemudi dan aplikator.
Langkah selanjutnya adalah merumuskan ketentuan teknis dan mekanisme pengawasan untuk memastikan kepatuhan seluruh pihak.
Dengan finalisasi Perpres, diharapkan konflik interpretasi dan pelaksanaan dapat diminimalkan, serta hak dan kewajiban semua pihak lebih terlindungi secara hukum.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...