Habib Aboe: ASEAN Perlu Kerangka Peringatan Dini Digital

Anggota BKSAP DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendorong AIPA memimpin pembentukan kerangka peringatan dini digital untuk menjaga perdamaian kawasan ASEAN. Pernyataan itu disampaikan pada The 17th Meeting of the AIPA Caucus di Jakarta, 23 Juli 2026, sebagai respons terhadap ancaman non-tradisional yang makin kompleks.

AIPA dan perubahan ancaman kawasan

Habib Aboe menegaskan ancaman kawasan tidak lagi hanya soal konflik bersenjata atau sengketa teritorial. Ia menjelaskan perkembangan teknologi membawa tantangan baru yang melintasi batas negara.

"AIPA memiliki tanggung jawab untuk mengelola perdamaian yang inklusif. Tantangan yang kita hadapi saat ini telah berubah,"

Menurutnya, ancaman kini meliputi perang siber, disinformasi berbasis kecerdasan buatan, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial yang dapat menyulut ketegangan antarnegara.

Usulan kerangka peringatan dini digital

Untuk merespons ancaman tersebut, Habib Aboe mengusulkan pembentukan ASEAN Digital Early Warning and Peacekeeping Framework. Kerangka ini dirancang sebagai instrumen legislatif regional untuk deteksi dan mitigasi ancaman digital.

"Sudah saatnya AIPA memelopori pembentukan ASEAN Digital Early Warning and Peacekeeping Framework. Melalui kerangka legislatif regional tersebut, negara-negara ASEAN dapat membangun sistem deteksi dini,"

Kerangka itu diharapkan melengkapi mekanisme penyelesaian sengketa yang selama ini bersifat normatif, sehingga negara-negara anggota bisa bertindak lebih cepat sebelum konflik meluas.

Jenis risiko digital yang perlu dideteksi

Habib Aboe merinci sejumlah risiko yang perlu dimonitor bersama. Upaya deteksi dini ditujukan untuk menghentikan eskalasi sejak tahap awal.

• Penyebaran propaganda dan hoaks
• Manipulasi opini publik melalui kecerdasan buatan
• Ujaran kebencian yang memicu polarisasi sosial
• Serangan siber terhadap infrastruktur kritis

Peran diplomasi parlementer

Ia menilai AIPA memiliki posisi unik untuk memperkuat kerja sama antarparlemen dan harmonisasi kebijakan nasional. Diplomasi parlementer dinilai penting untuk membangun kepercayaan dan mekanisme berbagi informasi.

"Kita tidak boleh menunggu konflik benar-benar terjadi baru kemudian bertindak. Parlemen ASEAN harus mampu membangun instrumen hukum dan mekanisme kerja sama,"

Lebih lanjut, Habib Aboe menekankan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan pertukaran informasi antarnegara agar respons kolektif menjadi efektif.

Dialog regional dalam AIPA Caucus

Pada pertemuan tersebut, delegasi parlemen ASEAN membahas tata kelola perdamaian, stabilitas regional, serta kerja sama menghadapi tantangan geopolitik dan transformasi digital. Diskusi menekankan kolaborasi antarparlemen sebagai fondasi respon terhadap ancaman modern.

Dengan inisiatif kerangka peringatan dini digital, AIPA diharapkan dapat mendorong langkah pencegahan yang terkoordinasi dan memperkuat perdamaian berkelanjutan di kawasan.